SUKOHARJO, SOLOBALAPAN.COM – Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Suryani, kian bergulir panas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dengan mengobok-obok sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Rabu (15/7).
Salah satu titik krusial yang digeledah secara intensif adalah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo. Setelah menyisir ruangan selama hampir 6,5 jam, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut keluar membawa dua koper yang diduga kuat berisi barang bukti krusial.
Pantauan di lapangan menunjukkan tim KPK tiba di Kantor BPKAD sekitar pukul 10.00 WIB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Penyidik baru menyudahi proses penggeledahan sekitar pukul 16.30 WIB dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan dua unit mobil Toyota Innova.
Sebelum kendaraan bertolak, petugas tampak memasukkan dua koper ke dalam mobil yang berbeda. Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai rincian isi koper maupun dokumen yang disita dari kantor pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Langkah agresif KPK ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan besar atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan tiga pejabat teras Sukoharjo. Selain Bupati nonaktif Etik Suryani, KPK sebelumnya telah menetapkan Kepala BPKAD Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo sebagai tersangka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, membenarkan adanya penggeledahan maraton tersebut. Haris menyebut tim penyidik langsung menyasar ruang kerja Kepala BPKAD sejak pagi hari.
"Masih di tempatnya Pak Richard. Belum (keluar), dari jam 10.00-an tadi," kata Haris saat dikonfirmasi wartawan di tengah jalannya penggeledahan.
Operasi Senyap di Tiga Titik
KPK tampaknya tidak ingin kehilangan momentum. Informasi yang dihimpun menyatakan bahwa lembaga antirasuah ini memecah tim mereka untuk menyisir beberapa instansi sekaligus. Selain BPKAD, ruang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Gedung Menara Wijaya serta Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo juga tak luput dari pemeriksaan.
"Sepertinya tim KPK disebar. Informasi yang saya terima ada di Kesbangpol dan di sini (BPKPAD). Kalau lokasi yang lain saya belum tahu," ungkap Haris.
Haris menambahkan, proses penggeledahan di internal BPKAD disaksikan langsung oleh pegawai instansi setempat. Dirinya mengaku tidak mendampingi penuh proses tersebut karena penyidik bergerak simultan di beberapa lokasi.
Terkait segel merah-kPK yang sebelumnya terpasang di sejumlah ruangan, Haris memperkirakan segel tersebut akan langsung dibuka setelah penyidik rampung menyisir dokumen, berkaca pada penggeledahan di kompleks Kantor Bupati sehari sebelumnya.
"Iya akan dibuka (segelnya). Dibuka, dicek, barangkali ada kaitannya dengan hal-hal yang diperkenankan," pungkas Haris.
Publik kini menanti transparansi KPK terkait isi dua koper yang diangkut dari BPKAD, yang ditengarai menjadi kunci pembuka kotak pandora aliran dana atau penyalahgunaan aset dalam kasus korupsi kakap di Sukoharjo ini. (kwl/an)
Sumber : solobalapan.com