KARANGANYAR, SOLOBALAPAN.COM – Insiden ambruknya atap ruang kelas di SDN 1 Girilayu justru membuka pertanyaan serius: jika kerusakan sudah diantisipasi sejak awal, mengapa perbaikan tidak segera dilakukan?
Peristiwa yang terjadi pada Selasa (5/5/2026) itu mendapat respons dari Disdikbud Karanganyar. Namun, alih-alih menjelaskan langkah preventif, dinas justru mengakui bahwa kondisi bangunan memang sudah diketahui bermasalah.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Karanganyar, Heru Joko Sulistyono, menyebut ruang kelas tersebut sebelumnya sudah tidak difungsikan karena faktor usia bangunan.
Baca Juga: Kasus Pelecehan di SMP Wonogiri, Guru Ditarik ke Dinas: Pengawasan Sekolah Dipertanyakan
“Memang sudah kita antisipasi dari awal karena usia bangunan, makanya tidak difungsikan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Antisipasi Tanpa Perbaikan?
Pernyataan tersebut memunculkan ironi. Antisipasi yang dimaksud hanya sebatas menghentikan penggunaan ruang, tanpa diikuti perbaikan fisik.
Padahal, bangunan yang rusak tetap berpotensi membahayakan lingkungan sekitar, termasuk siswa dan warga sekolah.
Fakta bahwa atap tetap ambruk menunjukkan bahwa mitigasi risiko belum dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga: Tak Ada Matinya! Rahasia Lagu Dewa 19 Tetap Jadi "Nyawa" di Coffee Shop hingga Live Music Jalanan
Rehab Baru Diusulkan Setelah Ambruk
Disdikbud kini baru menyiapkan usulan rehabilitasi melalui perubahan anggaran daerah. Besaran kebutuhan masih dalam tahap penghitungan, termasuk kemungkinan adanya kerusakan lain di bagian bangunan.
“Untuk rehab nanti kita hitung dulu kebutuhannya,” kata Heru.
Langkah ini kembali menegaskan pola reaktif: perbaikan dilakukan setelah kejadian, bukan sebelum risiko menjadi nyata.
Banyak Sekolah Tua, Prioritas Dipertanyakan
Menurut data dinas, sekitar 80 sekolah dasar di Karanganyar telah diajukan dalam program revitalisasi 2026 yang bersumber dari pemerintah pusat. Namun, Karanganyar masih memiliki sejumlah sekolah dengan kondisi serupa yang belum tersentuh program.
Baca Juga: International Short Course 2026: AI Tak Hanya Inovasi, Tapi Juga Ancaman Global
SDN 1 Girilayu termasuk yang belum masuk daftar tersebut karena penentuan dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Kita hanya mengusulkan. Girilayu belum masuk,” jelas Heru.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme prioritas: apakah penentuan benar-benar berbasis tingkat kerusakan dan risiko, atau sekadar administratif?
Estimasi Anggaran dan Realita Lapangan
Untuk satu ruang kelas, kebutuhan rehabilitasi diperkirakan sekitar Rp50 juta. Namun angka ini masih tentatif dan bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Di sisi lain, dengan banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, keterbatasan anggaran berpotensi memperlambat penanganan—sementara risiko kerusakan terus berjalan.
Baca Juga: Masih Jadi SUV Tangguh! Toyota Fortuner Siap Mengaspal dengan Teknologi Modern di 2026?
Catatan Kritis: Menunggu Ambruk Baru Bergerak
Kasus SDN Girilayu mencerminkan persoalan klasik dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan: kerusakan diketahui, risiko disadari, tetapi tindakan nyata baru dilakukan setelah insiden terjadi.
Tanpa sistem pemetaan risiko yang lebih agresif, percepatan anggaran, dan transparansi prioritas, kejadian serupa berpotensi terulang di sekolah lain.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal perbaikan satu bangunan, tetapi bagaimana memastikan keselamatan siswa tidak bergantung pada keberuntungan semata. (rud/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto