SOLOBALAPAN.COM – FIFA dan UEFA kini menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Sekelompok pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025) menyerukan agar Israel dilarang mengikuti seluruh kompetisi sepak bola internasional.
Seruan itu muncul setelah laporan terbaru mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di Gaza sejak Oktober 2023.
Para pakar yang berada di bawah mandat Dewan Hak Asasi Manusia PBB menegaskan, dunia sepak bola tidak bisa berjalan seolah tanpa masalah ketika dugaan pelanggaran berat tengah berlangsung.
Meski begitu, mereka menekankan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitas pribadi dan tidak mewakili posisi resmi PBB.
Kelompok pakar itu juga merujuk pada temuan komisi penyelidikan PBB yang pekan lalu menyimpulkan Israel diduga melakukan empat dari lima tindakan yang masuk dalam definisi genosida.
Bagi para pakar, langkah sanksi di ranah olahraga akan menjadi pesan kuat bagi komunitas internasional bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat ditoleransi.
Seruan ini segera memunculkan perbandingan dengan situasi Rusia. Usai invasi ke Ukraina pada 2022, FIFA dan UEFA bergerak cepat melarang tim nasional dan klub Rusia tampil di seluruh ajang internasional.
Menurut pakar PBB, preseden tersebut menjadi dasar kuat untuk langkah serupa terhadap Israel.
“Sanksi olahraga akan menjadi sinyal kuat untuk melindungi hak asasi manusia,” sebut para pakar.
Mereka menilai larangan partisipasi Israel bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk tekanan politik agar kekerasan segera dihentikan.
Hingga kini, FIFA dan UEFA belum memberikan tanggapan resmi. Keduanya selama ini kerap menegaskan prinsip pemisahan antara olahraga dan politik.
Namun, sejarah menunjukkan dalam konflik besar seperti Ukraina, langkah tegas bisa diambil saat krisis kemanusiaan tak bisa lagi diabaikan.
Dorongan sanksi ini menempatkan FIFA dan UEFA dalam dilema besar. Di satu sisi, mereka harus menjaga integritas dan netralitas olahraga.
Namun, di sisi lain, opini publik global dan tekanan internasional menuntut konsistensi sikap terhadap pelanggaran HAM.
Langkah pakar PBB ini juga menyoroti peran penting sepak bola sebagai panggung global.
Dengan miliaran penggemar di seluruh dunia, kompetisi internasional tidak hanya ajang olahraga, tetapi juga instrumen diplomasi dan simbol nilai kemanusiaan.
Meski demikian, ada pihak yang mengingatkan potensi risiko politisasi olahraga.
Jika FIFA dan UEFA mengabulkan desakan ini, mereka akan menghadapi tantangan besar menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan netralitas.
Sejauh ini, belum ada tenggat waktu bagi FIFA maupun UEFA untuk merespons.
Namun, tekanan diperkirakan akan terus meningkat seiring berlanjutnya konflik di Gaza dan desakan berbagai pihak agar dunia sepak bola bersikap tegas.
Situasi ini menjadi ujian besar: apakah FIFA dan UEFA akan mengambil langkah seperti terhadap Rusia, atau tetap memegang teguh prinsip bahwa olahraga harus bebas dari politik?
Jawabannya akan berdampak besar, tidak hanya pada masa depan sepak bola internasional, tetapi juga pada citra olahraga sebagai penjaga nilai kemanusiaan. (dam)
Editor : Damianus Bram