SOLOBALAPAN.COM – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga menembus Rp20.000 per liter memunculkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi kelas menengah di Indonesia.
Pakar ekonomi Budiyono, memperingatkan adanya potensi fenomena “turun kasta” secara masif jika kebijakan energi tidak berpihak pada daya tahan masyarakat.
Menurutnya, kelas menengah saat ini berada dalam posisi yang rentan. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan langsung, namun juga tidak cukup kuat untuk menanggung lonjakan biaya hidup yang terus meningkat.
Baca Juga: Siap-siap SPK! Inilah All New Toyota Fortuner 2026, Bentuk Berubah Total, Gendong Mesin Hybrid
Perangkap Gengsi dan Realitas Sosial
Budiyono menyoroti adanya “perangkap gengsi” yang membuat kelas menengah cenderung enggan beralih ke transportasi publik. Faktor status sosial masih menjadi pertimbangan kuat dalam gaya hidup masyarakat urban.
Dalam kondisi ini, alih-alih beralih moda transportasi, kelompok ini justru diprediksi akan tetap menggunakan kendaraan pribadi, namun beralih ke BBM bersubsidi sebagai langkah kompromi antara menjaga martabat sosial dan mempertahankan kestabilan ekonomi rumah tangga.
Tekanan Ekonomi yang Nyata
Baca Juga: Ancaman Kekeringan 2026 di Depan Mata, Boyolali Andalkan Dropping Air
Jika akses terhadap BBM subsidi dibatasi, dampaknya dinilai signifikan. Pengeluaran untuk energi berpotensi menyedot hingga 18–25 persen dari pendapatan bulanan kelas menengah.
Kondisi ini tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga memaksa masyarakat menggerus tabungan mereka untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Fenomena ini kerap disebut sebagai “makan tabungan”, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan ketahanan ekonomi keluarga.
Lebih jauh, penurunan daya beli secara luas berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada sektor konsumsi yang selama ini menjadi penopang utama.
Dilema Fiskal dan Risiko Kebijakan
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tekanan fiskal. Cadangan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disebut berada di kisaran Rp420 triliun menjadi indikator ruang fiskal yang semakin terbatas.
Baca Juga: Keluhan Lama yang Tak Tuntas: Sampah Menumpuk di Sungai Gawok Sukoharjo, Siapa Bertanggung Jawab?
Namun demikian, Budiyono menilai bahwa pembatasan akses BBM subsidi bukanlah solusi yang tepat. Kebijakan tersebut justru berpotensi memicu gejolak sosial, memperlebar kesenjangan, hingga mendorong terjadinya stagflasi—kombinasi antara perlambatan ekonomi dan kenaikan harga.
Subsidi sebagai Katup Pengaman
Dalam pandangannya, subsidi energi masih menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa dalam situasi tekanan harga global yang sulit dikendalikan, pemerintah sebaiknya tidak menutup akses masyarakat terhadap subsidi.
“Jika negara sudah tidak mampu menekan harga pasar, maka pilihan paling rasional adalah tidak melarang rakyat mengakses subsidi. Ini adalah katup penyelamat terakhir untuk mencegah tekanan ekonomi yang lebih luas pada kelas menengah,” tegasnya.
Baca Juga: Udah Gak Searah? Biar Lagu Kusut – Fourtwenty yang Bantu Beresin Sisa-Sisa Harapanmu yang Berantakan
Ancaman degradasi kelas menengah bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
Oleh karena itu, kebijakan energi yang diambil pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang, tidak hanya dari sisi fiskal, tetapi juga daya tahan masyarakat secara keseluruhan. (an)
Editor : Andi Aris Widiyanto