SOLOBALAPAN, PENDIDIKAN — Memasuki tahun ajaran baru, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) umumnya diwarnai dengan tradisi unggahan foto menggunakan bingkai digital atau twibbon di media sosial.
Namun, pelaksanaan MPLS di Kota Denpasar mendadak gempar setelah beredar foto twibbon dari salah satu peserta didik baru di SMK PGRI 5 Denpasar yang dinilai terlampau vulgar dan tidak mencerminkan etika pelajar.
Unggahan nyeleneh tersebut langsung memantik perbincangan panas di kalangan warganet. Menanggapi situasi yang bergulir liar, pihak manajemen sekolah dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali segera mengambil sikap tegas namun tetap mengedepankan asas edukasi.
Langkah Persuasif Sekolah dan Kendala Akun Anonim
Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati, memberikan konfirmasi bahwa pihak sekolah tengah melakukan langkah perbaikan, evaluasi, serta penertiban secara masif di internal panitia MPLS.
Baca Juga: Empat SD Negeri di Karanganyar Tanpa Murid Baru, Kegiatan MPLS Otomatis Ditiadakan
Pihak sekolah sebenarnya telah memberikan panduan infografis serta contoh video publikasi yang sopan dan tepat bagi seluruh calon siswa.
Sebagai tindak lanjut evaluasi di lapangan, sekolah telah menginstruksikan kepada kelompok-kelompok kecil MPLS agar foto yang kurang pantas tersebut segera diturunkan (take down) dan diganti.
Pihak sekolah menyarankan alternatif foto yang jauh lebih etis, seperti menggunakan seragam sekolah asal (SMP) atau pakaian adat kebaya khas Bali.
Kendati demikian, sekolah menghadapi kendala dalam mengidentifikasi siswi tersebut secara langsung.
Pernyataan Kepala SMK PGRI 5 Denpasar: "Saya sudah telusuri, dia punya akun kedua (second account) juga, tetapi akun itu juga sudah dikunci (private). Jadi, nama akun yang digunakan bukan nama asli dan sampai saat ini kami masih belum bertemu secara langsung.
Kami dari pihak sekolah sangat tidak mungkin menyarankan untuk memakai baju yang vulgar, itu murni dari inisiatif anaknya. Langkah yang diambil oleh sekolah akan tetap mengutamakan pembinaan, bukan penghakiman. Kami punya guru BK, jadi beliau yang mungkin akan membina dan memberikan konseling psikologis," urai Nuning pada Senin (13/7/2026).
Tabel Pemetaan Pihak Terkait, Dampak, dan Langkah Mitigasi Kasus Twibbon
Guna memberikan pemetaan informasi yang rapi, objektif, dan mudah dipahami mengenai penanganan etika digital remaja ini, berikut adalah rangkuman datanya:
| Komponen Pihak | Peran / Kedudukan Hukum | Langkah Sikap & Rekomendasi Etis |
| Nuning Kurniawati | Kepala SMK PGRI 5 Denpasar | Menginstruksikan penggantian foto, menelusuri akun privat, dan menyiapkan guru BK untuk konseling. |
| Siswi Bersangkutan | Calon Peserta Didik Baru | Mengunggah konten twibbon vulgar via akun samaran; saat ini akun dalam kondisi dikunci. |
| Made Ariasa | Anggota KPAD Provinsi Bali | Memberikan rekomendasi peninjauan estetika sosial demi mencegah cyberbullying pada anak. |
| Orang Tua & Pemerintah | Pengawas Makro / Pengayom | Diimbau proaktif mengawasi jejak digital anak guna membentengi dari potensi kekerasan siber. |
KPAD Bali Ingatkan Potensi Kekerasan Siber dan Perundungan
Dihubungi secara terpisah, Anggota KPAD Provinsi Bali, Made Ariasa, ikut memberikan pandangan strategis dari kacamata perlindungan anak.
Ia menilai bahwa jika merujuk pada regulasi hukum formal, memang tidak ada pihak yang bisa langsung menjatuhkan vonis kesalahan mutlak atas pose atau gaya berpakaian tersebut.
Namun, jika ditinjau dari norma kesusilaan, etika, dan estetika sosial, konten tersebut dinilai sangat tidak sehat bagi tumbuh kembang mental pelajar.
KPAD Bali mengkhawatirkan jejak digital yang telanjur viral tersebut justru memicu serangan balik berupa kekerasan verbal, perundungan siber (cyberbullying), maupun pelecehan seksual digital terhadap anak di media sosial.
Rekomendasi KPAD Provinsi Bali: "Kami sebatas memberi saran dan rekomendasi, karena hal tersebut berpotensi menjadi faktor penyebab munculnya masalah kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan maupun di medsos.
Anak-anak perlu diarahkan untuk tampil dengan cara yang lebih sopan, kreatif, konstruktif, dan inovatif yang membawa nilai serta pesan pendidikan karakter. Imbauan kami bagi pihak orang tua, sekolah, maupun pemerintah agar senantiasa mengingatkan anak-anak akan potensi risiko jika hal tersebut kebablasan hingga memicu kekerasan ke depannya," pungkas Ariasa, Selasa (14/7/2026).
Fenomena ini diharapkan menjadi alarm keras bagi ekosistem pendidikan di Bali agar lebih ketat dalam menyusun petunjuk teknis penugasan digital berbasis media sosial, sehingga esensi dari pendidikan karakter bangsa tetap terjaga dengan baik.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo