SOLOBALAPAN, NASIONAL — Pasca-dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 Juni 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, langsung tancap gas melakukan reformasi struktural berskala besar.
Langkah agresif ini diambil sebagai respons cepat untuk menata ulang tata kelola dan memulihkan akuntabilitas program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik menegaskan bahwa orientasi kerja BGN kini dirombak total (refocusing).
Fokus utama lembaga tidak lagi sekadar mengejar kuantitas atau jumlah penerima manfaat yang masif, melainkan menggaransi efisiensi APBN, ketepatan sasaran, serta dampak kecukupan gizi yang riil bagi masyarakat.
Berikut adalah rincian 6 gebrakan dan kebijakan baru yang diusung oleh kepemimpinan Nanik S Deyang di tubuh Badan Gizi Nasional:
1. Setop Penyaluran MBG Saat Libur Sekolah & Sistem Paket Tambahan
BGN resmi menghentikan distribusi paket makanan gratis selama masa libur sekolah.
Berbeda dengan skema lama yang mengizinkan sistem bundling (pemberian paket makanan ekstra lebih awal untuk hari libur di tengah pekan), aturan baru menetapkan MBG hanya disalurkan pada hari efektif KBM saat siswa berada di lingkungan sekolah.
Langkah ini diklaim mampu menekan potensi pemborosan anggaran dan menyederhanakan rumitnya manajemen logistik di lapangan.
Catatan Pengecualian: Penghentian operasional saat libur sekolah ini tidak berlaku bagi kelompok prioritas tinggi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Intervensi gizi untuk sirkel ini tetap berjalan penuh demi memutus rantai stunting pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
2. Evaluasi Insentif Tetap Rp6 Juta/Hari untuk Dapur SPPG
Kebijakan memukul rata insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp6 juta per hari resmi dihapus. Ke depan, besaran anggaran operasional dapur akan disesuaikan secara proporsional berbasis data riil di lapangan.
BGN melalui Wakil Kepala, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa standardisasi pemberian insentif akan diukur menggunakan sistem penilaian indikator komposit, yang meliputi:
-
Jumlah riil penerima manfaat yang dilayani oleh satu titik dapur.
-
Kualitas dan higienitas menu makanan yang disajikan.
-
Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan serta ketahanan pangan lokal.
3. Tekan APBN: Gandeng CSR BUMN, Hibah Luar Negeri, dan Kantin
Guna meringankan beban kas negara, BGN mencari alternatif pendanaan eksternal untuk pembangunan infrastruktur dapur program MBG.
-
Pembiayaan Non-APBN: BGN membuka pintu kolaborasi pembiayaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN, sokongan yayasan swasta swadaya, hingga dana hibah dari negara mitra di sektor pemenuhan gizi internasional.
-
Optimalisasi Wilayah 3T: Di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan populasi siswa yang sedikit, BGN tidak akan membangun gedung dapur baru. Sebagai solusinya, pemerintah akan memberdayakan dan merenovasi fasilitas lokal yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dengan menggandeng kementerian lain seperti Kementerian Sosial.
4. Rekrut Pakar Gizi dan Dokter Anak Masuk Struktur Dewan Pengarah
Untuk menjaga mutu nutrisi dan standardisasi menu makro, Nanik akan mengisi bagan Dewan Pengarah BGN dengan 5 hingga 7 tenaga ahli kompeten.
Mayoritas dari kursi tersebut dipastikan akan ditempati oleh para profesor ahli gizi dan profesor dokter spesialis anak.
Dewan ini bertugas memberikan bimbingan teknis (guidance) saklek agar menu yang dimasak di seluruh Indonesia memenuhi standar gizi seimbang.
5. Potong Konflik Kepentingan: Pegawai BGN Haram Miliki Dapur MBG
Demi menutup celah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, jajaran internal pengambil kebijakan di BGN dilarang keras mengelola, memiliki, atau terafiliasi dengan unit bisnis dapur SPPG.
"Sebenarnya begini ya, hal yang utama itu adalah pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan," tegas Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Senin (15/6/2026).
6. Kaji Pencoretan Siswa SMA Kategori Mampu (High Class)
BGN tengah mensimulasikan pemangkasan daftar penerima manfaat dengan mengevaluasi kelayakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai penerima makanan gratis, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke atas (high class).
Indikator gampangnya adalah melihat nominal uang saku harian siswa (kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari).
Jika penajaman sasaran ini disahkan, negara berpotensi menghemat anggaran dengan mencoret sekitar 8 juta penerima manfaat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi, sehingga alokasi dana bisa dialihkan ke sektor yang jauh lebih membutuhkan bantuan gizi.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo