SOLOBALAPAN, NASIONAL — Gelombang protes dari aliansi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menuntut pembatalan sejumlah kebijakan populis pemerintah langsung mendapat respons dari jajaran kabinet.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa otoritas fiskal akan sepenuhnya mengikuti keputusan dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dinamika restrukturisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut mencuat menyusul desakan masif dari kalangan mahasiswa yang meminta agar program sarapan dan makan siang gratis tersebut segera dihentikan demi menyelamatkan ruang fiskal negara.
Kemenkeu Tunggu Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional
Ditemui usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (11/6/2026), Menkeu Purbaya menyatakan bahwa formulasi final mengenai penyesuaian anggaran program MBG masih dalam tahap pematangan.
Baca Juga: Mahasiswa Turun ke Jalan, Hindari Jalan Ini Jika Tak Mau Terjebak Demo BEM UI Hari Ini
Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini perlu melakukan koordinasi mendalam dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.
Masukan teknis dan kalkulasi riil dari BGN akan menjadi barometer utama bagi Kemenkeu sebelum menyodorkan angka akhir kepada Kepala Negara.
"Kita ikutin keputusan Bapak Presiden. Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya," ujar Purbaya normatif di hadapan awak media.
Penataan Anggaran MBG 2026: Efisiensi, Bukan Pemangkasan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi terpisah guna meluruskan persepsi publik.
Ia meluruskan bahwa kebijakan yang sedang berjalan bukanlah pemangkasan anggaran secara sepihak, melainkan buah dari evaluasi dan penataan ulang agar pemanfaatan dana berjalan lebih akurat dan cermat di lapangan.
Berikut adalah perbandingan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua tahun terakhir:
| Tahun Anggaran | Alokasi Dana MBG | Status Kebijakan |
| 2025 | Rp335 Triliun | Alokasi Awal Masa Transisi Pemerintah |
| 2026 | Rp268 Triliun | Penataan Efisiensi (Berkurang Rp67 Triliun dari tahun sebelumnya) |
Menurut Prasetyo, penyisiran ulang pos anggaran ini sengaja dilakukan agar dana yang disiapkan benar-benar merefleksikan kebutuhan riil masyarakat di seluruh daerah penerima manfaat, sekaligus menghindari adanya potensi kebocoran anggaran.
Mahasiswa UI Gelar Demo "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut"
Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran oleh pemerintah ini berjalan beriringan dengan aksi unjuk rasa masif yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-UI bersama aliansi mahasiswa se-Jabodetabek.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) ini mengusung tajuk yang cukup menyentak: "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut".
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyatakan gerakan ini diikuti oleh sekitar 1.500 mahasiswa lintas fakultas sebagai bentuk alarm keras atas kondisi ekonomi makro, sempitnya lapangan kerja, serta merosotnya daya beli masyarakat kelas menengah.
Daftar 5 Tuntutan Utama Koalisi Mahasiswa:
-
Hentikan pemborosan APBN pada proyek non-prioritas kementerian.
-
Turunkan harga kebutuhan pokok harian masyarakat serta harga BBM.
-
Hentikan total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai rawan penyelewengan.
-
Hentikan praktik militerisme di dalam ranah sipil dan birokrasi publik.
-
Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk secara terbuka mengakui kesalahan dan mengevaluasi total jalannya roda pemerintahan.
Aksi unjuk rasa ini sengaja mengundang berbagai elemen masyarakat sipil lainnya—termasuk buruh, guru, pedagang, hingga ibu rumah tangga—yang merasa arah kebijakan ekonomi nasional saat ini perlu segera dibenahi sebelum berdampak lebih fatal pada APBN negara.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo