SOLOBALAPAN, NASIONAL — Tragedi tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam menyisakan perdebatan sengit di level kebijakan.
Fokus sorotan kini tertuju pada posisi gerbong khusus perempuan setelah diketahui bahwa 15 korban jiwa dalam insiden tersebut semuanya adalah perempuan yang berada di gerbong paling belakang.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengusulkan agar posisi gerbong khusus tersebut dipindah ke bagian tengah rangkaian kereta demi keamanan.
Namun, usulan ini ditolak mentah-mentah oleh pihak operator dan dikritik tajam oleh pengamat transportasi.
Menteri PPPA: "Pindahkan ke Tengah Agar Lebih Aman"
Saat mengunjungi korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026), Menteri Arifah Fauzi mengusulkan reposisi gerbong perempuan. Selama ini, gerbong tersebut ditempatkan di ujung depan dan belakang untuk memudahkan alur penumpang.
"Dengan peristiwa ini, kami mengusulkan kalau bisa gerbong perempuan ditempatkan di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakang, sementara yang perempuan di tengah," ujar Arifah.
Ia menilai posisi tengah jauh lebih terlindungi dan tidak berada di titik rawan benturan langsung saat terjadi kecelakaan.
Dirut KAI: "Keselamatan Tidak Mengenal Gender"
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, memberikan respons tegas dalam konferensi pers, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan bahwa prioritas KAI adalah keselamatan seluruh penumpang secara kolektif, tanpa membedakan jenis kelamin.
"Keselamatan tidak ada toleransinya, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki-laki dan perempuan," tegas Bobby.
Ia menjelaskan bahwa penempatan gerbong perempuan di ujung rangkaian selama ini didasarkan pada faktor kenyamanan dan kemudahan akses.
Bobby memastikan KAI akan tetap fokus pada pemulihan sistem dan menjaga kualitas pelayanan tanpa mengubah struktur rangkaian yang sudah ada.
Pengamat Transportasi: "Pernyataan Itu Ngaco!"
Kritik keras datang dari pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan. Ia menilai usulan Menteri PPPA tidak relevan dengan akar permasalahan kecelakaan.
"Pernyataan Menteri PPPA itu ngaco ya. Persoalannya bukan posisi gerbong, tapi kualitas layanan yang memenuhi prinsip keselamatan sesuai UU No. 23 Tahun 2007," ujar Azas Tigor.
Baca Juga: Apa Penyebab Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur? Ini Kronologi Mogoknya Taksi Listrik Green SM
Menurutnya, penempatan gerbong di ujung hanyalah strategi operasional untuk mempermudah pengawasan petugas dan pengenalan penumpang.
Azas justru mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan audit terhadap manajemen KAI daripada meributkan posisi gerbong.
Penanganan Pasca-Kecelakaan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PT KAI telah membuka dua posko tanggap darurat selama 14 hari ke depan:
-
Stasiun Bekasi Timur
-
Stasiun Gambir
Seluruh biaya pengobatan korban luka maupun santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak KAI.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo