SOLOBALAPAN.COM - Polemik pengadaan motor trail listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus jadi sorotan.
Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat tidak menyetujui anggaran tersebut.
Namun di sisi lain, ribuan unit motor justru sudah terealisasi dan bahkan viral di media sosial.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: kenapa pengadaan tetap berjalan meski sebelumnya tidak di-ACC?
Baca Juga: CORTIS Comeback! Album Baru “GREENGREEN” Siap Meledak Awal Mei 2026
Sempat Ditolak, Tapi Kini Sudah Dibeli
Pernyataan dari Purbaya menjadi titik awal polemik ini.
Ia menegaskan bahwa usulan pengadaan kendaraan operasional sempat tidak disetujui karena dinilai bukan prioritas utama program.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ujar Purbaya.
Ia juga menekankan fokus utama program MBG seharusnya tetap pada pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat.
"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,"
Baca Juga: Rachel Vennya Tempuh Jalur Hukum, Okin Upayakan Mediasi soal Kasus Sengketa Rumah dan Nafkah
BGN Tetap Jalan: Masuk Anggaran 2025
Meski sempat ditolak, Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam rencana anggaran 2025.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG,"
Jumlahnya pun tidak sedikit. Dari target sekitar 25 ribu unit, realisasi mencapai lebih dari 21 ribu unit.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,"
Namun, motor-motor tersebut belum langsung digunakan karena masih menunggu proses administrasi.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,"
Baca Juga: Ten Hengkang dari SM, Tapi Tetap Aktif di NCT dan WayV! Era Baru Dimulai
Alasan Utama: Akses Daerah Sulit
BGN berdalih pengadaan motor trail listrik ini bukan tanpa alasan. Kendaraan tersebut disebut krusial untuk menjangkau wilayah terpencil dalam program MBG.
"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,"
Penjelasan serupa juga kembali ditegaskan:
"Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor,"
Dengan kata lain, motor trail listrik dianggap sebagai solusi logistik untuk distribusi makanan bergizi ke daerah yang tidak terjangkau kendaraan biasa.
Baca Juga: Kini Hadir di Indonesia, Ini Kerennya Fitur Google Search Live yang Didukung AI Mode
Harga dan Spesifikasi Jadi Sorotan
Selain urgensi, aspek harga juga menuai perhatian. Dadan mengklaim pembelian dilakukan di bawah harga pasar.
"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran,"
Namun di sisi lain, data pengadaan menunjukkan kisaran harga yang berbeda, bahkan mendekati Rp50 juta per unit. Beberapa pihak juga menduga motor yang digunakan adalah tipe trail listrik dengan spesifikasi tinggi untuk medan berat.
DPR dan Publik Pertanyakan Transparansi
Kontroversi semakin melebar setelah DPR ikut angkat suara.
Pengadaan dalam jumlah besar dinilai perlu pertanggungjawaban jelas.
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,"
Kritik juga datang terkait potensi pemborosan anggaran:
"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,"
Jadi Kenapa Tetap Dibeli?
Jika dirangkum, ada beberapa alasan utama kenapa motor trail listrik tetap dibeli meski sempat ditolak:
-
Sudah masuk dalam anggaran resmi tahun 2025
-
Dibutuhkan untuk operasional di daerah sulit
-
Pengadaan dilakukan bertahap melalui sistem pemerintah
-
Diklaim untuk mendukung distribusi program MBG
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar soal prioritas, transparansi, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan polemik yang belum mereda, publik kini menunggu penjelasan lebih rinci dari BGN, sekaligus evaluasi dari pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan utamanya. (lz)
Editor : Laila Zakiya