SOLOBALAPAN.COM, KALTIM – Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengadakan mobil dinas baru bagi Gubernur Rudy Mas'ud mendadak menjadi sorotan tajam publik.
Pasalnya, kendaraan dinas bernilai fantastis yang menelan anggaran hingga Rp8,5 miliar tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran daerah.
Polemik pengadaan kendaraan mewah ini pun memicu reaksi keras di media sosial, salah satunya datang dari akun fanbase pengamat politik, Rocky Gerung, yang melontarkan sindiran sangat pedas.
Sindiran Menohok: "Otak Pejabat Ikut Rusak"
Melalui unggahan di platform Instagram pada Selasa (24/2/2026), akun yang menggunakan foto profil Rocky Gerung tersebut mengkritik keras prioritas penggunaan uang rakyat di tengah kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan.
"Lewat jalanan yang rusak, tapi pejabatnya bisa beli mobil harga miliaran rupiah pake duit rakyat," sentil akun tersebut seperti dikutip pada Kamis (26/2/2026).
Tak berhenti di situ, pengunggah juga memberikan penilaian menohok terkait keputusan pejabat yang menyetujui anggaran miliaran rupiah untuk sebuah mobil.
"Dari sini kita bisa menilai, selain jalannya yang rusak, ternyata otak pejabatnya juga rusak," timpalnya.
Spesifikasi SUV Monster Seharga Rp8,5 M
Berdasarkan data Inaproc Pemprov Kaltim, spesifikasi mobil dinas yang menghebohkan ini mengarah pada unit Land Rover Defender Octa.
SUV ultra-mewah ini memang dikenal memiliki ketangguhan off-road ekstrem namun tetap elegan untuk kebutuhan protokoler.
Kendaraan ini dibekali spesifikasi gahar, yakni mesin bertenaga 434 HP berkapasitas 2.996 cc, serta dibekali teknologi hybrid dengan baterai 38,2 kWh yang menghasilkan torsi mencapai 620 Nm.
Secara teknis, Defender varian tertinggi ini memiliki sistem suspensi 6D Dynamics yang sangat fleksibel untuk melibas medan hancur, namun tetap stabil di jalan aspal, serta sanggup melintasi genangan air hingga kedalaman satu meter.
Pembelaan Pemprov: Bukan Keinginan Pribadi, Tapi Kebutuhan
Menanggapi derasnya kritik publik, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, akhirnya angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa pemilihan mobil buas tersebut murni didasarkan pada kebutuhan mobilitas sang Gubernur yang kerap meninjau wilayah pelosok dengan medan yang amat berat.
"Pak Gubernur ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin tembus sampai ke lokasi itu. Beliau ingin tahu kondisi riil di lapangan, bahkan sering kali harus memaksakan diri melewati akses jalan yang belum memadai," ujar Sri.
Sri mencontohkan, Rudy Mas'ud pernah tertahan di kawasan hutan saat meninjau wilayah Sotek dan Bongan karena kendaraan dinas standarnya mengalami kendala teknis.
Selain untuk mobilitas blusukan, mobil ini juga disiapkan sebagai kendaraan protokoler untuk menjemput tamu negara atau pejabat tinggi yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) via jalur darat.
Senada dengan Sekda, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan, memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai aturan, termasuk mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
"Prinsipnya kebutuhan, bukan keinginan pribadi. Selama dasar hukumnya jelas, harganya sesuai, dan kemanfaatannya bisa dipertanggungjawabkan, itu yang menjadi perhatian kami," pungkas Arpan. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo