SOLOBALAPAN.COM - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di SPBU swasta kian meresahkan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga para pegawai SPBU yang terancam kehilangan pekerjaan akibat stok BBM yang kian menipis.
Keresahan ini viral usai diunggah akun Instagram @bushcoo.
Dalam postingannya, terlihat curahan hati seorang pegawai SPBU swasta yang mengaku cemas dengan kondisi tersebut.
“Abang-abang pom bensin bilang: ‘Ini kita udah terakhir pak, yang lain udah pada di-layoff. Stok impor udah nggak akan ada lagi sampai tahun depan. Kalau stok yang di terminal penyimpanan habis, selesai sudah’. Ngomong kayak gitu sambil berkaca-kaca,” tulis unggahan itu.
Situasi ini membuat banyak SPBU swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo, terancam berhenti beroperasi.
Lebih jauh, keberlangsungan pekerjaan para pegawai pun ikut dipertaruhkan.
Kelangkaan ini disebut berakar dari kebijakan impor satu pintu yang kini hanya melalui Pertamina.
Padahal sebelumnya, SPBU swasta bisa melakukan impor langsung lewat Kementerian ESDM dan Bea Cukai.
Aturan baru tersebut mengubah jalur distribusi impor, menjadikan Pertamina sebagai satu-satunya pintu masuk. Alhasil, distribusi ke SPBU swasta menjadi tersendat.
Netizen pun ramai-ramai menyoroti kebijakan ini.
“Biar apa? Biar Pertamina monopoli BBM. Rakyat nggak punya pilihan selain pakai BBM yang kualitasnya dipertanyakan,” tulis @dee_miche***.
Sementara akun lain, @finifaniya***, meminta SPBU swasta tidak tunduk pada aturan baru tersebut.
“@shell_indonesia jangan mau Pertamina yang atur masuk. Orang Pertamina sendiri aja kacau. Udah Pertamina dan BUMN aja yang kacau, kalian jangan ikutan,” tegasnya.
"Katanya 19 jt lapangan pekerjaan? Malah bikin rakyat nya di phk. Monopoli nya bikin rakyat sengsara," tulis @andre_pangga****.
Menanggapi polemik ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memastikan kebijakan impor satu pintu tetap sesuai regulasi, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Kami posisinya sudah jelas. Dirjen Migas sudah menyatakan impor BBM tetap melalui Pertamina,” ujar Dadan dikutip dari JawaPos.com, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam Pasal 12 Ayat (2) Perpres 191/2014 dijelaskan, impor BBM hanya bisa dilakukan badan usaha setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM dan Menteri Perdagangan.
Dadan menambahkan, pemerintah sudah menerima sebagian besar data kebutuhan impor dari SPBU swasta, baik volume maupun spesifikasi BBM. Namun, data itu masih dalam tahap verifikasi. (dam)
