SOLOBALAPAN.COM - Di balik kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya sosok "sultan" yang menjadi otak dari skema pemerasan.
Sosok tersebut adalah Irvian Bobby Mahendro.
Irvian Bobby, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemnaker, diduga merupakan salah satu dari 11 tersangka.
Ia menjadi tokoh sentral dalam kasus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Beri Uang Rp3 Miliar untuk Renovasi Rumah Wamenaker
Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Irvian Bobby adalah sosok yang memberikan uang sebesar Rp3 miliar kepada Immanuel Ebenezer (Noel).
Uang tersebut diberikan setelah Noel secara terbuka meminta dana untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis.
"IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) minta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM (Irvian Bobby Mahendro) kasih Rp3 miliar," kata Setyo Budiyanto kepada media, Sabtu (23/8/2025).
Diduga Terima Aliran Dana Haram Rp69 Miliar
KPK juga mengungkap bahwa Irvian Bobby sendiri diduga telah menerima aliran dana haram dari hasil pemerasan sertifikasi K3 yang jumlahnya sangat fantastis, mencapai Rp69 miliar dalam kurun waktu 2019-2024.
“Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda empat," lanjut Setyo.
Siapa Sebenarnya Irvian Bobby?
Irvian Bobby Mahendro bukanlah orang baru di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang jabatan strategis sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025 dan dikenal sebagai seorang ahli di bidangnya.
Namun, di balik jabatannya, KPK menduga ia adalah otak yang mengatur skema pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.
Pusat dari Gurita Korupsi
Terungkapnya peran Irvian Bobby sebagai "sultan" dan pemasok dana dalam kasus ini menunjukkan adanya gurita korupsi yang lebih besar di internal Kementerian Ketenagakerjaan.
Kasusnya kini menjadi pusat penyelidikan KPK untuk membongkar jaringan pemerasan yang diduga telah berjalan sistematis selama bertahun-tahun dan merugikan banyak pihak. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo