SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Program prioritas Rumah Siap Kerja Kota Surakarta mendapat sorotan tajam dari legislatif.
Dalam rapat evaluasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD) Surakarta, sejumlah catatan mengemuka: serapan tenaga kerja belum optimal hingga ketidaksesuaian kompetensi peserta dengan kebutuhan dunia industri.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta (Disnaker) bergerak lebih agresif.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi program hingga tingkat kelurahan agar rekrutmen peserta 2026 lebih tepat sasaran.
“Ada juga kendala nonteknis seperti tiba-tiba peserta berhenti di tengah jalan. Ke depan rekrutmen peserta pelatihan kerja akan disertai tes singkat di awal pendaftaran. Tujuannya agar peserta lebih konsisten dalam melakukan pelatihan kerja,” tegas Respati, Rabu (25/2).
Serapan Baru 30 Persen
Evaluasi menunjukkan dari total peserta pelatihan sepanjang 2025, baru sekitar 30 persen yang terserap ke dunia kerja. Angka tersebut dinilai jauh dari harapan, mengingat program ini dirancang sebagai solusi konkret pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Kota Solo.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh.
“Baru 30-an persen yang terserap. Selain itu ada problem yang kualifikasinya belum sesuai. Kami minta pemkot membenahinya,” ujarnya.
Selain persoalan serapan, DPRD juga menyoroti kecocokan kompetensi peserta dengan kebutuhan industri. Beberapa peserta dinilai belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.
Sosialisasi dan Pendataan Berbasis Wilayah
Menindaklanjuti evaluasi tersebut, Disnaker akan memulai tahapan baru pada 2026 dengan pendekatan berbasis kewilayahan.
Pendataan minat dan potensi calon peserta akan dilakukan lebih dulu di tingkat kelurahan sebelum menentukan jenis pelatihan yang dibuka.
Baca Juga: Warna Cosmic Orange Meledak di iPhone 17 Series, Seri iPhone 18 Bakal Siapkan Warna Andalan Baru?
Kepala Disnaker Kota Surakarta, Pramutady Sukoco, menyatakan komitmennya untuk membenahi sistem rekrutmen dan memperluas jangkauan informasi program.
“Harapannya program ini bisa mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Nanti kita berikan fasilitasnya,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Rumah Siap Kerja sebagai ekosistem penyalur tenaga kerja yang benar-benar efektif, bukan sekadar program pelatihan tanpa kepastian masa depan.
Dengan evaluasi terbuka dan dorongan dari DPRD, Pemerintah Kota Surakarta kini dituntut memastikan program andalannya tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi warga asli Kota Solo. (ves/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto