SOLOBALAPAN.COM - Ketika Jepang mengambil alih Hindia Belanda pada 1942, dunia perkeretaapian Indonesia memasuki masa yang berbeda. Jaringan kereta api yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda tidak lagi digunakan dengan tujuan yang sama.
Di bawah pemerintahan militer Jepang, kereta api menjadi salah satu sarana penting untuk mendukung kebutuhan perang.
Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung sejak 1942 hingga 1945. Dalam periode tersebut, pengelolaan perkeretaapian berada di bawah pemerintahan militer Jepang.
Baca Juga: Mengenal Juru Langsir KAI, Pekerjaan di Balik Aman dan Tepat Waktunya Kereta Api
Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, sejarah perkeretaapian Indonesia memang terbagi antara masa Hindia Belanda hingga 1942, masa pendudukan Jepang 1942–1945, dan masa setelah Indonesia merdeka.
Jika pada masa Belanda pembangunan jalur kereta api banyak berkaitan dengan kepentingan ekonomi, perdagangan, dan pengangkutan hasil perkebunan, Jepang memiliki kebutuhan yang jauh lebih berorientasi pada perang.
Kereta api digunakan untuk mengangkut pasukan, bahan makanan, hasil bumi, batu bara, serta berbagai kebutuhan lain yang mendukung kepentingan militer Jepang.
Baca Juga: Mengenal Turntable Lokomotif, Alat Pemutar Kereta yang Masih Bertahan hingga Kini
Salah satu perubahan yang terjadi adalah pembongkaran sejumlah jalur kereta api yang dianggap tidak terlalu penting bagi kepentingan Jepang. Rel yang telah dibongkar kemudian dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk pembangunan jalur baru.
Balai Pelestarian Kebudayaan mencatat bahwa pada masa pendudukan Jepang sejumlah lintasan lama di Pulau Jawa dihapus. Salah satu contohnya adalah jalur Palbapang–Sewugalur sepanjang sekitar 15 kilometer yang dibongkar pada 1943.
Pembongkaran jalur juga terjadi pada lintasan lain. Sebuah penelitian mengenai nasionalisasi perusahaan kereta api menyebut Jepang membongkar beberapa jalur untuk kemudian digunakan di wilayah lain yang berada dalam kekuasaan Jepang di Asia Tenggara.
Salah satu jalur yang disebut dalam penelitian tersebut adalah jalur Solo–Yogyakarta sepanjang sekitar 60 kilometer.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya memanfaatkan jaringan kereta api yang sudah ada, tetapi juga mengubahnya sesuai kebutuhan perang.
Jalur yang dianggap kurang strategis dapat dibongkar, sementara material relnya digunakan untuk membangun atau memperkuat jalur yang dianggap lebih penting.
Salah satu proyek yang paling erat dengan masa pendudukan Jepang adalah pembangunan jalur Muaro Sijunjung–Pekanbaru di Sumatra.
Jalur ini direncanakan untuk menghubungkan daerah penghasil batu bara dengan wilayah Pekanbaru. Batu bara memiliki nilai strategis karena diperlukan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang.
Pembangunan jalur tersebut dilakukan dalam kondisi yang sangat berat. Jepang mengerahkan ribuan romusha, yaitu tenaga kerja paksa, untuk mengerjakan proyek tersebut.
Mereka harus bekerja menghadapi medan yang sulit, keterbatasan makanan dan fasilitas, serta perlakuan keras dari tentara Jepang.
Penelitian yang tersimpan di repositori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa banyak romusha meninggal selama pembangunan jalur Muaro Sijunjung–Pekanbaru.
Jejak pembangunan jalur tersebut masih dapat ditemukan dalam bentuk peninggalan perkeretaapian di Sumatra Barat. Salah satunya adalah lokomotif uap di kawasan Silokek, Kabupaten Sijunjung.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat menyebut lokomotif tersebut berkaitan dengan pembangunan jalur Muaro–Logas pada sekitar 1943 dan rencana pengangkutan batu bara pada masa pendudukan Jepang.
Selain Sumatra, Jepang juga membangun jalur kereta api baru di Pulau Jawa. Salah satu yang terkenal adalah jalur Saketi–Bayah di Banten.
Jalur tersebut dibangun untuk mendukung pengangkutan hasil tambang, terutama batu bara dari Bayah. Dalam proses pembangunannya, Jepang kembali menggunakan tenaga romusha.
Penelitian mengenai Stasiun Jalupang di jalur Saketi–Bayah mencatat bahwa pembangunan jalur tersebut dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Material untuk pembangunan bahkan diperoleh dari pembongkaran jalur-jalur lain dan dari fasilitas perkeretaapian yang sudah ada.
Kondisi para pekerja dalam proyek-proyek tersebut menjadi salah satu sisi paling kelam dari sejarah perkeretaapian Indonesia.
Di balik pembangunan rel dan infrastruktur yang kemudian menjadi bagian dari sejarah transportasi, terdapat ribuan pekerja yang dipaksa bekerja dalam kondisi berat.
Namun, tidak semua perubahan pada masa Jepang berupa pembangunan jalur baru. Jepang juga melakukan perubahan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan jaringan yang sudah ada.
Baca Juga: Jalur Kereta Api dengan Gradien Tercuram di Indonesia
Jalur kereta api menjadi bagian dari sistem transportasi yang diarahkan untuk mendukung mobilisasi perang. Kereta api dapat digunakan untuk memindahkan personel militer, logistik, hasil pertanian, dan bahan tambang.
Bahkan, rel yang berada di jalur yang dianggap sepi atau tidak strategis dapat dibongkar. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mencatat bahwa pada masa pendudukan Jepang, rel kereta api pada jalur sepi juga dicabut dan materialnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang.
Situasi tersebut membuat kondisi jaringan kereta api mengalami perubahan besar. Infrastruktur yang sebelumnya dibangun untuk mendukung jaringan transportasi kolonial harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan militer Jepang.
Pada saat yang sama, pemeliharaan infrastruktur juga menghadapi berbagai keterbatasan akibat situasi perang.
Ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945, pengelolaan kereta api kemudian memasuki babak baru. Para pekerja kereta api Indonesia tidak ingin jaringan yang mereka kelola kembali berada di bawah kekuasaan asing.
Mereka kemudian bergerak mengambil alih stasiun, kantor, dan fasilitas perkeretaapian yang sebelumnya dikuasai Jepang.
Puncak pengambilalihan terjadi pada 28 September 1945, ketika para pejuang dan pegawai kereta api mengambil alih Kantor Pusat Kereta Api di Bandung.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu dasar ditetapkannya 28 September sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Setelah pengambilalihan itu, dibentuk Djawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI.
Dengan demikian, masa pendudukan Jepang bukan hanya menjadi periode ketika kereta api digunakan untuk kepentingan perang. Periode 1942–1945 juga meninggalkan perubahan besar terhadap jaringan rel, infrastruktur, tenaga kerja, serta sejarah pengelolaan perkeretaapian Indonesia.
Ironisnya, sebagian jalur yang dibangun atau diubah pada masa tersebut kemudian menjadi bagian dari jejak sejarah perkeretaapian Indonesia. Sementara itu, kisah para romusha mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pada masa pendudukan Jepang berlangsung dalam kondisi yang sangat berat dan penuh penderitaan.
Dari rel yang dibongkar, jalur yang dibangun untuk mengangkut batu bara, hingga pengambilalihan kantor kereta api pada 1945, masa pendudukan Jepang menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan panjang kereta api Indonesia. Periode inilah yang kemudian menjadi jembatan menuju lahirnya pengelolaan perkeretaapian oleh bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. (luthfiana sekar)
Editor : Kabun TriyatnoSumber : Berbagai Sumber