SOLOBALAPAN.COM — Jagat industri game tanah air sedang tidak baik-baik saja.
IGRS (Indonesia Game Rating System) mendadak jadi trending topic (5-6 April 2026) setelah sistem klasifikasinya di platform Steam dinilai kacau dan tidak akurat.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Valve (pemilik Steam) resmi mencopot IGRS dan melakukan rollback ke sistem rating lain.
Kritik pedas salah satunya datang dari Kris Antoni, CEO Toge Productions, yang membongkar berbagai kejanggalan klasifikasi IGRS yang muncul di halaman Steam.
Klasifikasi yang Dianggap 'Nyeleneh'
Kris Antoni menyoroti betapa tidak sinkronnya label IGRS dengan konten asli game. Beberapa poin yang bikin dahi mengernyit antara lain:
- Konten Dewasa untuk Balita: Game dengan unsur seksual dewasa justru diberi label usia 3 tahun ke atas.
- Game Pemenang Penghargaan Dicekal: Game berkualitas seperti Clair Obscur dan Metal Gear Solid Delta malah diberi label "Tidak Layak Edar".
- Rating 18+ karena Rokok: Game buatan lokal, A Space for the Unbound, kena rating 18+ hanya karena adegan anak SMA merokok selama 3 detik dalam bentuk pixel art.
"Steam hari ini sudah me-rollback rating IGRS. Sekarang yang muncul rating lain," tulis Kris Antoni melalui akun X pribadinya, Senin (6/4/2026).
Kembalinya Rating PEGI
Saat ini, Steam terpantau kembali menggunakan PEGI (Pan European Game Information).
Dampaknya instan; game yang sebelumnya bertuliskan 'Not Fit For Distribution' kini bisa kembali diakses oleh gamer Indonesia.
Meskipun PEGI adalah standar Eropa, gamer Indonesia jauh lebih menerima sistem ini karena dianggap lebih konsisten dan dihormati secara internasional sejak 2003 dibandingkan IGRS yang masih prematur dalam implementasinya.
Respon Komdigi: Itu Bukan Rating Resmi!
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) langsung pasang badan.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menegaskan bahwa rating kacau yang muncul di Steam bukanlah hasil klasifikasi resmi pemerintah.
“Label yang beredar masih berasal dari sistem internal berbasis self-declare dan bukan hasil klasifikasi resmi IGRS. Ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik,” jelas Sonny, dikutip dari JawaPos.com.
Pemerintah menduga ada indikasi penggunaan label IGRS tanpa proses verifikasi yang benar, yang bisa melanggar UU ITE dan Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2024.
Pihak Komdigi pun berencana segera memanggil pihak platform untuk meminta klarifikasi. (dam)
Editor : Damianus Bram