SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Polemik seleksi atlet Wushu Kota Surakarta menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Tengah 2026 mencuat. Sejumlah orang tua atlet mempertanyakan transparansi, komunikasi, dan mekanisme seleksi yang dinilai belum terbuka.
Persoalan tersebut muncul menjelang pelaksanaan POPDA Jateng 2026 yang mulai bergulir pada 1 September. Sejumlah orang tua mengaku telah mengajukan nama atlet potensial untuk mengikuti seleksi sejak Mei 2026. Namun, mereka menyebut tidak memperoleh informasi lanjutan mengenai proses seleksi dari Pengkot Wushu Kota Surakarta.
Di sisi lain, nama-nama atlet yang akan mewakili Kota Surakarta ke tingkat provinsi disebut telah ditetapkan. Kondisi itu membuat sebagian orang tua mempertanyakan kapan seleksi dilakukan dan bagaimana mekanisme penentuan atlet yang diberangkatkan.
Orang tua atlet tidak mempersoalkan apabila anak mereka akhirnya tidak lolos seleksi. Yang dipertanyakan adalah kesempatan mengikuti seleksi yang menurut mereka tidak diinformasikan secara terbuka sejak awal.
Baca Juga: Luruskan Isu Viral! TNI AD Ungkap Jembatan Gantung Pongpet Tidak Ambruk, Melainkan Tali Sling Lepas
Ajukan Atlet Sejak Mei, Tak Dapat Informasi Seleksi
Jefri, salah satu perwakilan orang tua atlet, mengatakan pihaknya telah mengajukan sejumlah nama atlet sejak Mei. Namun, hingga beberapa waktu kemudian tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan.
“Kami mengajukan nama itu di bulan Mei. Istilahnya kami punya beberapa atlet ini yang sekiranya berpotensi untuk mengikuti Popda provinsi, tetapi dari pihak Pengkot tidak ada respons, tidak ada jawaban. Kami menunggu sampai dengan bulan Juli,” kata Jefri kepada media, Senin (31/8/2026).
Jefri mengaku baru mengetahui adanya proses seleksi setelah kegiatan tersebut berlangsung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, seleksi dilakukan pada 19 Juli di GOR PMS.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua mengenai keterbukaan informasi. Terlebih, atlet yang mereka ajukan disebut merupakan pelajar aktif Kota Surakarta.
Baca Juga: Baby Udon Angkat Kisah Fanny dan Hajime, Ini Alasan Olivia Mendorong Denny Sumargo
Orang tua juga sempat mempertanyakan apakah lokasi sasana atau tempat latihan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan atlet yang berhak mengikuti Popda tingkat provinsi.
Namun, berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta, Jefri mengaku mendapat penjelasan bahwa status sebagai pelajar aktif Kota Surakarta menjadi salah satu dasar keikutsertaan dalam Popda.
“Yang penting pelajar aktif Kota Surakarta kalau untuk Popda. Kami juga tanya ke dinas mekanisme Popda itu bagaimana. Dari dinas pun pada saat itu mengatakan boleh, pokoknya dia pelajar aktif. Pendaftarannya itu lewat NISN, bukan lewat asal sasana,” jelasnya.
Komunikasi Jadi Titik Persoalan
Bagi orang tua atlet, persoalan utama bukan siapa yang akhirnya terpilih. Mereka menilai persoalan dapat diselesaikan apabila sejak awal terdapat informasi yang jelas mengenai jadwal dan mekanisme seleksi.
Baca Juga: Geger Intelijen Ukraina Beber Data 8 WNI Diduga Gabung Tentara Rusia, Ini Komentar Menhan & Kemenlu
“Misalkan kami diinfo ada seleksi dan ternyata anak-anak kami ini tidak lolos di seleksi, kami juga tidak akan protes karena melalui mekanisme yang benar,” ujarnya.
Jefri mengatakan pihaknya bahkan harus meminta bantuan Dispora untuk menjembatani komunikasi dengan Pengkot Wushu setelah komunikasi langsung disebut tidak berjalan.
“Karena kami juga sudah tidak tahu harus bagaimana lagi menghubungi Pengkot, WA kami juga tidak dibalas selama berbulan-bulan. Kami akhirnya minta bantuan ke Dispora. Jadi komunikasi yang berjalan itu kami ke Dispora, Dispora ke Pengkot, begitu juga sebaliknya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Jefri, menjadi persoalan yang perlu dievaluasi karena menyangkut kesempatan atlet pelajar untuk berkompetisi membawa nama Kota Surakarta.
Orang Tua Sebut Pola Serupa Terjadi Tiga Tahun
Yang membuat persoalan semakin disorot, Jefri menyebut dinamika serupa bukan baru terjadi pada POPDA 2026. Menurutnya, sejumlah orang tua atlet telah mengalami persoalan komunikasi dan informasi serupa selama sekitar tiga tahun.
“Kami mengalami beberapa atlet itu sudah tahun ketiga. Sudah tahun ketiga, ibaratnya penunjukan tanpa dikomunikasikan, lalu tanpa ada kejelasan juga tahu-tahu nama sudah muncul,” tegas Jefri.
Baca Juga: NPC Indonesia Buka Suara soal Pengiriman Atlet Tuli ke Ajang Internasional
Diah, orang tua atlet lainnya, juga menyampaikan keluhan serupa. Dia mengaku dinamika terkait proses keikutsertaan atlet Wushu Kota Surakarta pada Popda tingkat provinsi telah dirasakan selama beberapa tahun.
Dia mencontohkan anaknya yang disebut pernah meraih prestasi pada Popda tingkat Kota Surakarta. Namun, prestasi tersebut menurutnya tidak berlanjut dengan kesempatan mengikuti Popda tingkat provinsi.
“Kalau untuk dinamika Popda ini sebenarnya sudah berjalan tiga tahun. Maksudnya dalam tanda kutip dipersulit. Contoh Popda Kota kemarin, anak-anak kami juga ikut dan beberapa naik podium. Tetapi proses untuk mengikuti Popda ini, kami harus bolak-balik ke Dispora karena dari pihak Pengkot sama sekali enggak mau berkomunikasi dengan kami,” kata Diah.
Bukan Soal Menang atau Kalah
Orang tua menegaskan mereka tidak menuntut anaknya harus diberangkatkan ke tingkat provinsi. Mereka justru meminta proses seleksi dilakukan secara terbuka sehingga seluruh atlet yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan tersebut.
“Jangan sampai seharusnya anak-anak ini punya hak, tetapi karena ketidaktahuan anak-anak ini menjadi haknya diambil. Kalau nanti urusan menang-kalah di seleksi, kami sudah mengikuti mekanisme yang benar,” imbuh Jefri.
Bagi mereka, transparansi menjadi penting karena POPDA merupakan ajang olahraga pelajar yang membawa nama daerah. Mekanisme seleksi yang jelas dinilai dapat mencegah munculnya prasangka maupun polemik di antara atlet, orang tua, pelatih, dan pengurus cabang olahraga.
Minta Ada Evaluasi untuk POPDA Berikutnya
Persoalan tersebut kemudian dibawa dalam komunikasi dengan Dispora Kota Surakarta. Dalam pertemuan yang melibatkan pihak dinas, pengurus cabor, dan sejumlah orang tua, orang tua mengaku mendapat penjelasan mengenai mekanisme keikutsertaan pelajar dalam Popda.
Baca Juga: Anak Muda Mulai Gemari Gowes, Ini Alasannya
Orang tua berharap persoalan yang muncul tahun ini tidak berhenti sebagai polemik sesaat. Mereka meminta adanya pembenahan sistem, terutama terkait pengumuman seleksi, persyaratan peserta, jadwal, mekanisme penilaian, hingga penetapan atlet.
Dalam pertemuan terakhir, menurut orang tua, Ketua Pengkot Wushu Kota Surakarta juga menyampaikan komitmen untuk membuat pakta integritas atau surat permohonan maaf.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama agar proses seleksi atlet pada Popda mendatang berlangsung lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, bagi orang tua, persoalannya bukan semata tentang siapa yang berangkat ke tingkat provinsi. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan setiap atlet pelajar mendapatkan informasi dan kesempatan yang fair untuk memperjuangkan tempat di tim Kota Surakarta.
Catatan redaksi: Pernyataan mengenai kurangnya komunikasi dan transparansi dalam proses seleksi di atas merupakan keterangan dari orang tua atlet. Redaksi belum memperoleh keterangan dari Pengkot Wushu Kota Surakarta mengenai tudingan tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait penting untuk memberikan gambaran yang berimbang mengenai mekanisme seleksi POPDA Wushu Kota Surakarta 2026. (hj/an)
Editor : Andi Aris WidiyantoSumber : solobalapan.com