SOLO – Persoalan pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo telah memasuki fase kritis. DPRD Kota Surakarta secara tegas melabeli status persampahan Kota Bengawan kini berada dalam kondisi "sangat-sangat darurat" usai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta mengantongi rapor merah dari penilaian pemerintah pusat.
Sinyal bahaya ini menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Kota Surakarta di Graha Paripurna, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut digelar sebagai respons cepat atas aksi audiensi BEM Solo Raya bersama warga terdampak dan komunitas pemulung pekan lalu (24/7).
Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Taufiqurrahman, menyemprot kinerja PT Solo Base Open Technology / PT Solo Poerba Indah (PT SCMPP) selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Ia menilai pihak ketiga tersebut terus-menerus meleset dari komitmen awal yang telah disepakati.
Baca Juga: Sering Dianggap Sepele, Pengeluaran Kecil Ini Bisa Membuat Dompet Cepat Menipis
"Sekarang Solo ini sudah dianggap darurat sampah, bahkan sangat-sangat darurat. PT SCMPP ini tidak pernah sesuai janji dan target. Makanya kita panggil untuk tahu sebenarnya kemampuan riil mereka seperti apa. Sisanya baru dipikirkan Pemkot," tegas Taufiqurrahman.
Ia memberikan tenggat waktu ketat bagi seluruh pemangku kepentingan agar benang kusut persampahan ini terurai sebelum akhir tahun. "Desember harus rampung masalah sampah ini," tandasnya.
Cuma Mampu Olah 60 Ton dari Target 545 Ton
Sorotan tajam terhadap PT SCMPP kian beralasan jika merujuk pada angka realisasi pengolahan harian di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, membeberkan bahwa fakta teknis di lapangan menunjukkan performa pengolahan PT SCMPP masih sangat jauh dari angka kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU).
Baca Juga: Superkomputer Prediksi Peluang Menang Timnas Indonesia Mencapai 90 Persen atas Timor Leste
"Laporan terakhir, PT SCMPP baru mampu mengolah sekitar 60 ton sampah per hari, paling tinggi 62 ton. Padahal target yang diminta Wali Kota adalah 200 ton per hari, dan itu sudah diberi tenggat sejak Desember tahun lalu. Jika mengacu MoU awal, targetnya bahkan mencapai 545 ton per hari," ungkap Daryono.
Dalam rapat tersebut, manajemen PT SCMPP berjanji baru bisa mencapai kapasitas 200 ton per hari pada Desember 2026. Angka tersebut tetap dinilai mengkhawatirkan karena belum mampu menyerap seluruh volume sampah baru yang masuk setiap harinya.
Kontribusi Pemulung Nyaris Saingi Kapasitas Pabrik
Di tengah kemandekannya performa mitra investor, rapat kerja tersebut justru mengungkap fakta kontribusi signifikan dari sektor informal. Para pemulung di TPA Putri Cempo terbukti mampu mereduksi timbunan sampah dalam jumlah yang tidak sedikit.
"Ada data baru bahwa pemulung mampu mengolah sampah organik hingga 30 ton per hari dan anorganik lebih dari 10 ton. Artinya, hampir 50 ton sampah per hari berhasil dikurangi oleh rekan-rekan pemulung," lanjut Daryono.
Atas peran vital tersebut, perwakilan mahasiswa mendorong Pemkot Solo untuk memberikan apresiasi dan perlindungan sosial yang layak bagi komunitas pemulung. Di sisi lain, warga yang bermukim di sekitar TPA Putri Cempo menagih kejelasan kompensasi atas dampak bau, polusi, dan risiko kesehatan yang mereka panggung selama beroperasinya TPA.
Baca Juga: Persija Masih Punya Peluang ke Semifinal Piala Presiden 2026, Syaratnya Berat
Guna menutup celah defisit pengolahan, DLH Kota Surakarta kini tengah mengupayakan suntikan dana melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari pemerintah pusat. Kendati demikian, DPRD menegaskan akan tetap mengkaji dan meredefinisi ulang klausul kerja sama investasi dengan PT SCMPP demi menyelamatkan Solo dari bencana ekologis penumpukan sampah. (atn/an)
Editor : Andi Aris WidiyantoSumber : solobalapan.com