KARANGANYAR, SOLOBALAPAN.COM — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar yang seharusnya menjadi forum paling strategis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah justru berubah menjadi potret buram lemahnya disiplin birokrasi.
Agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, Senin (20/4), diwarnai pemandangan yang sulit dibenarkan: kursi-kursi kosong dari jajaran pejabat yang justru memiliki tanggung jawab langsung terhadap kinerja pemerintahan.
Baca Juga: Ambisi Biodiesel B50, Pakar Soroti Efisiensi hingga Ancaman Ketergantungan Sawit
Mulai dari camat, pimpinan BUMD, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak tampak lengkap menghadiri forum yang mestinya menjadi ruang evaluasi serius, bukan sekadar rutinitas administratif.
Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, secara terbuka melontarkan kritik keras atas kondisi tersebut.
“Hari ini saya melihat banyak kursi yang kosong, para camat, BUMD, dan juga OPD. Tolong pasukannya, Pak Sekda, dikondisikan,” tegasnya.
Bukan Sekadar Absen, Tapi Soal Mentalitas
Ketidakhadiran pejabat dalam rapat paripurna bukan sekadar persoalan absensi. Ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam: lemahnya sense of responsibility dalam tubuh birokrasi.
Rapat LKPJ bukan forum seremonial. Ini adalah ruang akuntabilitas, tempat di mana kinerja pemerintah diuji di hadapan publik. Ketika pejabat justru absen, publik berhak mempertanyakan: seberapa serius mereka menjalankan mandat pelayanan?
Ironisnya, di saat laporan menyebut capaian kinerja mencapai 102,98 persen, kehadiran fisik dalam forum evaluasi saja tak mampu dipenuhi. Angka tinggi di atas kertas seolah berbanding terbalik dengan realitas kedisiplinan di lapangan.
Baca Juga: Ngantuk di Jalan Lurus, Truk Hantam Pohon di Wonogiri, Satu Nyawa Melayang
Disorot Publik, Tapi Masih Abai
Adhe juga mengingatkan bahwa kinerja pemerintah saat ini tidak lagi berada di ruang tertutup. Media sosial telah menjadi alat kontrol publik yang tak bisa dihindari.
“Hari ini kita sedang diawasi oleh seluruh jagat media sosial. Seluruh masyarakat menilai bahwa pelayanan semuanya kurang,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Ketika kepercayaan publik sedang diuji, ketidakhadiran pejabat dalam forum penting justru memperkuat persepsi negatif bahwa birokrasi belum sepenuhnya berbenah.
Paripurna Bukan Formalitas
Lebih dari itu, rapat paripurna seharusnya menjadi ruang konsolidasi lintas perangkat daerah. Tanpa kehadiran para pemangku kebijakan, koordinasi hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi.
Ketidakhadiran ini juga menimbulkan pertanyaan serius: apakah instruksi kepala daerah benar-benar dijalankan, atau hanya berhenti di level wacana?
Adhe menegaskan bahwa arahan Bupati sudah jelas—pelayanan publik harus menjadi prioritas, didukung konsolidasi yang kuat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya jurang antara perintah dan pelaksanaan.
Alarm Keras bagi Birokrasi
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tanpa disiplin dan komitmen, target kinerja setinggi apa pun hanya akan menjadi angka tanpa makna.
Publik tidak hanya menilai dari laporan, tetapi dari sikap dan keseriusan aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dan dalam kasus ini, pesan yang tersampaikan justru sebaliknya: ketika forum paling penting saja tak dianggap prioritas, bagaimana dengan pelayanan kepada masyarakat?
Jika tidak segera dibenahi, persoalan ini bukan hanya soal rapat yang kosong—tetapi kosongnya komitmen terhadap tanggung jawab publik. (rud/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto