Ambisi Biodiesel B50, Pakar Soroti Efisiensi hingga Ancaman Ketergantungan Sawit
SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 diproyeksikan sebagai langkah strategis menghadapi gejolak harga energi global.
Kebijakan ini juga digadang sebagai tonggak menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.
Namun di balik optimisme tersebut, kalangan akademisi menilai implementasi B50 bukan tanpa persoalan. Sejumlah tantangan mendasar—mulai dari aspek teknis hingga ekonomi—dinilai berpotensi menghambat efektivitas kebijakan ini.
Baca Juga: Ngantuk di Jalan Lurus, Truk Hantam Pohon di Wonogiri, Satu Nyawa Melayang
Deputi Bidang Riset, Inovasi, dan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rois Fatoni, menyebut kebijakan B50 sebagai langkah progresif untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
“Minyak nabati tersebut dapat diperoleh dari minyak kelapa sawit yang tumbuh di Indonesia,” ujarnya, Senin (20/4).
Efisiensi Energi Jadi Sorotan
Meski menjanjikan dari sisi kemandirian energi, biodiesel memiliki karakteristik berbeda dibandingkan solar fosil. Kandungan oksigen dalam biodiesel membuat nilai kalorinya lebih rendah.
Artinya, dalam volume yang sama, energi yang dihasilkan tidak setinggi bahan bakar konvensional. Dampaknya, konsumsi bahan bakar berpotensi lebih boros untuk menempuh jarak yang sama.
Dalam konteks ini, kebijakan B50 tidak hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga berimplikasi pada efisiensi operasional, terutama di sektor transportasi dan industri.
Risiko Teknis pada Mesin
Selain efisiensi, aspek teknis juga menjadi perhatian. Penggunaan biodiesel dengan kadar tinggi seperti B50 berpotensi memengaruhi performa mesin.
Senyawa organik dalam minyak nabati dapat mempercepat penyumbatan filter bahan bakar. Kondisi ini menuntut perawatan lebih intensif, yang pada akhirnya bisa meningkatkan biaya operasional—terutama bagi sektor industri berat dan logistik.