SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Instruksi penghematan energi dari Presiden mulai bergulir ke daerah.
Namun di lapangan, implementasinya tak selalu berjalan mulus. Di Kabupaten Sragen, wacana efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui gerakan bersepeda ke kantor justru menuai sorotan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Pujono Elly Bayu Effendi, angkat bicara. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar benar-benar efektif dan tidak sekadar simbolis.
Baca Juga: Tragedi di Wonogiri, Balai Dusun Roboh Timpa 5 Warga, 1 Tewas, Begini Kronologinya!
Menurutnya, solusi efisiensi energi tidak bisa disamaratakan untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat luasnya wilayah Sragen yang mencakup kecamatan-kecamatan jauh seperti Sukodono, Kalijambe, hingga Miri.
“Kalau rumahnya di Sukodono atau Miri tapi kantornya di pusat kota Sragen, lalu harus naik sepeda onthel, ya kurang efisien. Belum mulai kerja sudah kelelahan, belum lagi soal waktu tempuh,” ujarnya.
Bayu menilai, pendekatan yang lebih realistis justru terletak pada penataan ulang sistem kerja ASN. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan pemetaan penempatan pegawai berdasarkan domisili tempat tinggal.
Langkah ini dinilai mampu menekan penggunaan BBM secara alami tanpa mengorbankan produktivitas kerja.
“Kalau ASN ditempatkan lebih dekat dengan rumahnya, otomatis penggunaan kendaraan berkurang. Emisi turun, efisiensi energi benar-benar terasa,” tegasnya.
Baca Juga: BMKG: Kemarau 2026 di Solo Raya Lebih Kering, Tapi Hujan Masih Bisa Turun
Selain itu, ia juga menyarankan alternatif lain bagi ASN yang memiliki jarak tempuh jauh, yakni beralih dari mobil pribadi ke sepeda motor sebagai langkah transisi menuju efisiensi.
Meski demikian, Bayu mengingatkan bahwa kebijakan berbasis domisili tetap harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian pegawai. Tidak semua posisi bisa disesuaikan hanya berdasarkan jarak, karena kebutuhan organisasi tetap menjadi prioritas.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, khususnya dalam menjaga stabilitas harga energi di tengah tekanan global.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia patut diapresiasi karena berhasil menahan kenaikan harga BBM di tengah gejolak geopolitik dunia.
“Kalau BBM naik, semua komoditas pasti ikut naik. Ini yang harus dijaga,” jelasnya.
Di tingkat daerah, Bayu mengaku sudah mulai menerapkan gaya hidup hemat energi secara pribadi dengan lebih sering menggunakan sepeda ke kantor. Selain menekan pengeluaran, langkah tersebut juga dinilai ramah lingkungan.
Baca Juga: Dari Jamu Gendong ke Tanah Suci, Perjuangan Pasutri Boyolali Menabung Hingga Berangkat Haji
“Ini juga efisiensi kantong, supaya anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan sosial, seperti bertemu masyarakat atau menghadiri undangan warga,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi energi ini merupakan turunan dari instruksi pemerintah pusat yang diteruskan oleh pemerintah provinsi ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global.
Di tengah tantangan tersebut, Sragen kini dihadapkan pada pilihan: menjalankan kebijakan secara kaku, atau mencari solusi yang lebih adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (din/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto