SOLOBALAPAN.COM - Insiden peretasan situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen yang berubah menjadi lapak judi online menjadi peringatan keras bagi tata kelola keamanan digital pemerintah daerah.
Peristiwa ini tidak hanya mencoreng citra birokrasi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran serius soal keamanan data publik yang dikelola negara.
Peretasan tersebut terjadi pada akhir pekan lalu dan dengan cepat menyebar luas di media sosial.
Publik dibuat terkejut ketika laman resmi milik Pemkab Sragen justru menampilkan konten judi slot Thailand, aktivitas ilegal yang jelas bertentangan dengan fungsi layanan informasi pemerintah.
Situs yang seharusnya menjadi rujukan resmi masyarakat berubah menjadi “etalase” praktik terlarang.
Meski pihak terkait mengklaim gangguan telah ditangani, insiden ini meninggalkan tanda tanya besar: seberapa kuat sistem pertahanan siber pemerintah daerah?
Kritik Tajam: Keamanan Digital Dinilai Rapuh
Sorotan keras datang dari Sekretaris KNPI Sragen, Roby Isnan Abdillah.
Ia menilai kejadian ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bukti lemahnya sistem perlindungan digital Pemkab Sragen.
"Situs publik seperti ini adalah wajah pemerintah. Kalau situs resminya saja bisa diretas dengan mudah, bagaimana dengan keamanan data penting lainnya? Ini sinyal bahaya bahwa data warga Sragen sedang tidak aman," tegas Roby.
Menurut Roby, langkah perbaikan pascakejadian tidak cukup jika tidak disertai evaluasi menyeluruh.
Ia mendesak Pemkab Sragen untuk melakukan audit total terhadap kompetensi dan kesiapan tim IT, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
Di tengah maraknya serangan digital, pemerintah daerah dinilai tak bisa lagi bersikap reaktif.
Pencegahan dan penguatan sistem harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menambal celah setelah kejadian.
Diskominfo Akui Ada Celah Keamanan
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sragen, Samsuri, membenarkan adanya peretasan tersebut.
Ia mengakui situs Pemkab sempat dikuasai peretas selama dua hari.
"Benar (sempat diretas), tapi memang sudah normal, sudah diperbaiki," ujar Samsuri singkat saat dihubungi wartawan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa insiden tersebut nyata terjadi, meski belum dijelaskan secara rinci bagaimana celah keamanan bisa dimanfaatkan hingga konten judi online muncul di situs resmi pemerintah. (din/lz)
Editor : Laila Zakiya