Gempuran Internet Nirkabel di Sragen: Raperda Baru Terancam Mandul dan Cuma Jadi 'Macan Kertas'


SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen untuk menertibkan karut-marut bisnis digital sekaligus mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini membentur tembok tebal.
Belum usai urusan tiang dan kabel fiber optik (FO) ilegal yang menjamur, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sragen kini dibuat pusing tujuh keliling oleh lompatan teknologi: internet nirkabel (tanpa kabel).
Kemunculan teknologi berbasis udara ini berpotensi besar mematahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan, Pengendalian, Pembangunan, dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sedang digodok.
Baca Juga: Kini Dipidana, Wagub Bangka Belitung Hellyana Ogah Bayar Tagihan Hotel Sampai 2 Digit, Ini Kasusnya!
Jika Pansus gagap mengantisipasi, regulasi baru ini dikhawatirkan hanya akan menjadi "macan kertas"—garang di atas dokumen, tetapi mandul di lapangan dan gagal menyumbang PAD.
Lebih jauh lagi, ada risiko ketidakadilan regulasi (regulatory unfairness) bagi pelaku usaha lama yang sudah telanjur berinvestasi pada jalur kabel konvensional.
Terjebak Estetika, Lupa Lompatan Teknologi
Ketua Pansus DPRD Sragen, Faturohman, mengakui bahwa fokus jajarannya selama ini memang agak "kuno", yakni hanya tertuju pada aspek estetika kota akibat semrawutnya kabel internet di tiang-tiang pinggir jalan.
Mereka luput membaca dinamika lapangan yang bergerak kilat dengan hadirnya layanan internet rumahan berbasis nirkabel, salah satunya yang digerakkan oleh brand Internet Rakyat.
"Keberadaan internet nirkabel ini menjadi problem baru dalam pembahasan Raperda di Pansus. Orientasi utama kami adalah penataan lingkungan dan kontribusi PAD. Begitu muncul fenomena tanpa kabel begini, skema yang disiapkan jelas harus dirombak agar adil bagi semua provider," ujar Faturohman saat dikonfirmasi.
Politikus PKB yang juga anggota Komisi I ini menegaskan, Pansus kini sedang memutar otak agar tidak kecolongan momentum. Skema penarikan PAD kini tengah dikaji ulang dari nol agar tetap memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menabrak aturan yang lebih tinggi di atasnya.
"Kami harus berpikir bagaimana layanan kabel maupun nirkabel ini tetap bisa memberikan pemasukan bagi Sragen. Formula penarikannya bisa lewat retribusi atau skema pajak daerah. Dalam waktu dekat, kami akan duduk bersama lagi dengan para pelaku usaha untuk meminta masukan," imbuhnya.

