SOLOBALAPAN.COM - Peresmian Panggung Sangga Buwana dan tata pamer Museum Keraton Kasunanan Surakarta yang digelar Selasa (16/12) malam sejatinya menjadi momen penting bagi pelestarian budaya Keraton Solo.
Acara berlangsung meriah dan dihadiri berbagai unsur internal keraton. Namun, satu hal menjadi sorotan serius pemerintah: ketidakhadiran pihak KGPH Purboyo.
Padahal, kegiatan ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan upaya revitalisasi dan masa depan Keraton Surakarta Hadiningrat.
Menbud Fadli Zon: Ketidakhadiran Jadi Catatan Pemerintah
Usai acara peresmian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara terbuka menyayangkan absennya pihak KGPH Purboyo, yang oleh sebagian keluarga didukung sebagai penerus tahta Kasunanan.
“Setelah 40 hari kami juga sudah mengundang sebelumnya, tetapi sayangnya tidak semua hadir. Ini juga menjadi catatan kami, kehadiran itu adalah penghormatan juga terhadap kehadiran pemerintah,” kata Fadli Zon menyinggung pertemuan di Jakarta pada Sabtu (13/12) lalu.
Menurut Fadli, ini bukan kali pertama pemerintah berinisiatif mempertemukan seluruh elemen keluarga besar keraton demi kepentingan kebudayaan dan revitalisasi.
Undangan Berlaku untuk Semua Pihak Internal Keraton
Fadli Zon menegaskan bahwa peresmian Panggung Sangga Buwana dan Museum Keraton pascarevitalisasi terbuka dan berlaku untuk seluruh pihak internal Keraton Surakarta.
Pemerintah, kata dia, telah mengundang semua unsur, mulai dari:
* Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta
* KGPH Mangkubumi (SISKS PB XIV Hangabehi, versi LDA)
* Panembahan Agung Tedjowulan sebagai penengah dan pemegang fungsi Ad Interim
* Hingga KGPH Purboyo, yang oleh sebagian keluarga didudukkan sebagai penerus tahta dengan gelar SISKS PB XIV Hamangkunagoro
Namun, absennya salah satu pihak kembali disesalkan.
“Kita harapkan sebetulnya semua pihak, tetapi kalau ada pihak yang tidak mau hadir bagaimana? Pemerintah tentu mengundang semua pihak. Semua kan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita akan sayangkan karena menjadi catatan kami juga,” kata dia.
Kondusivitas Keraton Dinilai Penting untuk Revitalisasi
Pemerintah menilai stabilitas dan keharmonisan internal Keraton Surakarta Hadiningrat sangat berpengaruh terhadap kelancaran program revitalisasi dan pemeliharaan aset budaya.
Fadli Zon pun kembali menekankan peran Maha Menteri Panembahan Agung Tedjowulan untuk memfasilitasi dialog dan mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan.
“Kita berharap setelah surutnya PB XIII pihak keluarga bisa musyawarah untuk mufakat. Juga mengikuti aturan yang ada, kami tidak berharap ada kejadian seperti masa lalu. Seperti surat yang lalu, dan SK mendagri kepada Panembahan Agung untuk memfasilitasi rembuk keluarga,” ucap Menbud.
Menbud Tegaskan Sikap Netral Negara
Menanggapi tudingan bahwa Kementerian Kebudayaan dianggap berpihak karena adanya putri Panembahan Agung Tedjowulan sebagai staf khusus menteri, Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut.
“Mbak Putri ini profesional. Selain itu saya kenal dekat baik dengan mendiang PB XIII maupun Panembahan Agung Tedjowulan. Termasuk dengan Ketua Lembaga Dewan Adat, Gusti Moeng, makanya kita pengin semuanya baik karena ini juga untuk kelangsungan keraton sendiri,” tegas Fadli Zon.
Pemerintah berharap seluruh pihak di internal Keraton Solo dapat mengesampingkan perbedaan dan menempatkan kepentingan budaya di atas segalanya.
Tanpa kebersamaan, upaya revitalisasi Keraton Surakarta sebagai warisan budaya nasional dinilai sulit berjalan maksimal.
Absennya salah satu pihak dalam agenda penting ini pun kini menjadi catatan serius pemerintah dalam menjaga masa depan Keraton Solo. (ves/lz)
Editor : Laila Zakiya