SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Polemik banjir sawah yang terus menghantam wilayah Desa Jono dan Gawan memunculkan kecaman keras dari DPRD Sragen.
Anggota DPRD Sragen Endro Supriyadi menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen gagal membaca urgensi krisis, sehingga ribuan petani Jono terancam tidak bisa menanam dan rawan terjadi konflik horizontal antar-desa.
Endro menegaskan, langkah Pemkab selama ini hanya bersifat menenangkan sementara—atau dalam istilahnya “ngeyem-ngeyem”—tanpa kejelasan solusi nyata di lapangan.
“Petani sekarang dalam situasi sangat mendesak. Modal tanam habis setelah gagal tiga kali. Mereka tidak butuh janji atau kata-kata. Pemkab tidak boleh dianggap tidak peka terhadap penderitaan petani yang merupakan penyangga pangan nasional,” tegas Endro, Selasa (9/12).
Baca Juga: Bukan karena Timnas Indonesia Lho! Terungkap Alasan Sebenarnya Ciro Alves Ajukan Naturalisasi Jadi WNI Lewat Jalur Biasa
Minim Anggaran, Ego Antar-Desa Menguat
Kritikan Dewan muncul setelah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Sragen menyatakan tidak memiliki anggaran APBD untuk bantuan darurat pada akhir tahun.
Di sisi lain, Kepala Desa Gawan menolak membuka saluran air sebelum ada jaminan normalisasi.
Endro menyebut situasi itu memperburuk hubungan antar-desa karena Pemkab tidak memberi jaminan teknis maupun solusi konkret.
“Desa Gawan tidak mau membuka saluran karena tidak ada jaminan. Akibatnya, petani berpotensi konflik dengan petani. Ini karena Pemkab tidak memberikan titik temu yang jelas,” lanjutnya.
Baca Juga: Kejutan! Malut United Dukung Penuh Ciro Alves Jadi WNI Jalur Umum, Siapkan Slot Pemain Asing Baru
DPRD: Normalisasi Januari 2026 Terlalu Lambat
DPRD Sragen mengaku sudah berulang kali mendorong percepatan, namun respons Pemkab dinilai lamban. Rencana normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada Januari 2026 dianggap tidak menjawab kebutuhan mendesak petani Jono yang harus segera menanam.
Endro mendesak Pemkab segera melaksanakan solusi dua fase: darurat (Desember 2025) dan jangka panjang (2026).
Solusi Darurat yang Diminta DPRD
-
Bantuan benih & modal darurat
Pemkab diminta menyiapkan kompensasi cepat untuk mengganti modal tanam yang gagal tiga kali, tanpa menunggu bantuan pusat. -
Pengurangan debit air secara segera
DPU harus mencari langkah cepat untuk menurunkan genangan di Jono, meski normalisasi total baru dilakukan tahun depan.
Baca Juga: Remaja Konvoi Bersenjata di Karangdowo Diduga Terlibat Lebih dari 10 TKP Perampasan
Solusi Jangka Panjang
-
Prioritas anggaran pengerukan 900 meter saluran utama
Anggaran sebesar Rp150 juta harus menjadi prioritas dan dikerjakan paling cepat awal Januari 2026. Bila memungkinkan, dilakukan pergeseran anggaran agar bisa mulai akhir 2025. -
Pembangunan gorong-gorong permanen sesuai syarat Desa Gawan
Ini untuk menjamin wilayah Gawan tidak terdampak banjir, sekaligus menjadi titik temu semua pihak.
Endro juga meminta komitmen Bupati Sragen untuk mengambil alih penuh penanganan sengketa perbatasan tersebut.
“Progresnya harus jelas. Jangan sampai krisis di level petani merusak citra Sragen sebagai lumbung pangan nasional,” tegasnya.
Eks Sekda Sragen: Bupati Harus Lebih Peka
Ketua PSI DPD Sragen, Tatag Prabawanto—yang juga mantan Sekda Sragen—menilai seharusnya Bupati memiliki kepekaan lebih karena berasal dari keluarga petani.
“Sense of crisis terhadap masalah petani seharusnya lebih kuat,” ujarnya.
Tatag menilai, Bupati memiliki ruang diskresi dan seharusnya bisa mengambil kebijakan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Langkah cepat itu penting untuk meminimalisir konflik antar-warga. Mumpung curah hujan masih belum tinggi,” bebernya. (din/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto