SOLO, SOLOBALAPAN.COM — Rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Surakarta yang digelar di Balaikota Surakarta, Rabu (5/11), berlangsung panas.
Suasana tegang muncul saat pembahasan terkait keterlambatan penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinyatakan sudah layak, namun sertifikatnya belum juga terbit.
Ketegangan mulai terasa saat sesi tanya jawab antara Satgas MBG dan pengelola SPPG. Beberapa perwakilan menyoroti lambatnya proses penerbitan SLHS meski hasil pengecekan lapangan dari dinas teknis sudah dilakukan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Surakarta langsung meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun kedua OPD tersebut justru saling lempar tanggung jawab, membuat wali kota tampak geram.
“Ini introspeksi dari DPMPTSP dan Dinkes, uncal-uncalan ra genah. Ini jadi catatan lagi, lagi, dan lagi. Saya tunggu sampai hari Selasa administrasi kita bereskan semuanya. DPMPTSP harus jemput bola,” tegas wali kota.
Berdasarkan data Pemkot, sejauh ini baru 10 SLHS yang telah diterbitkan dari sejumlah pengajuan yang masuk. Meski begitu, wali kota menegaskan bahwa lamanya proses tidak selalu disebabkan oleh administrasi, tetapi juga karena kendala teknis di lapangan, seperti belum terpenuhinya standar higienis.
“Kita prinsipnya kehati-hatian. Ada yang belum siap karena masih ditemukan bakteri. Meskipun mereka beralasan akan mengambil air dari tempat lain, kita tidak bisa keluarkan SLHS. Itu harga mati,” ujarnya.
Pemkot Solo menegaskan bahwa prinsip utama dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah keamanan pangan dan kehati-hatian administratif. Jika keterlambatan terjadi karena kesalahan internal dinas, maka akan ada tindakan tegas.
“Kalau sudah direkomendasi tapi belum keluar karena kesalahan dinas, itu yang akan kita tindak tegas,” tambahnya.
Sementara itu, Rizqon, perwakilan dari SPPG Danukusuman 2, menyampaikan keluhan serupa. Ia berharap sertifikat segera diterbitkan agar dapur bisa beroperasi.
“Sudah diajukan dan dicek sejak 14 bulan lalu, semoga hari ini bisa keluar,” ujarnya. (ves/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto