SOLOBALAPAN.COM - Perubahan data sosial ekonomi nasional kembali jadi sorotan. Update terbaru desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Mei 2026 memicu keresahan di kalangan orang tua dan siswa.
Pasalnya, sejumlah penerima bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dikabarkan mendadak kehilangan haknya akibat perubahan status desil.
Fenomena ini bukan tanpa alasan. DTSEN kini menjadi satu-satunya acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial, termasuk PIP. Artinya, perubahan kecil dalam data bisa berdampak besar terhadap kelayakan seseorang menerima bantuan.
Perubahan Desil Bikin Penerima PIP Berkurang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti adanya pergeseran desil yang terjadi secara tiba-tiba. Ia menilai kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.
"Desil 1 sampai desil 5 itu perlu dikaji ulang. Karena ternyata banyak yang tiba-tiba bergeser desilnya tanpa diketahui oleh yang bersangkutan," katanya.
Menurutnya, perubahan tersebut membuat sebagian keluarga kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan.
"Sehingga hak mendapatkan bantuan pemerintah, apapun juga termasuk PIP di dalamnya, akhirnya kehilangan kesempatan. Padahal memang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan dari anak-anaknya," sambungnya.
Baca Juga: Wacana Penutupan Prodi, Tiga Rektor di Solo Kompak Ingatkan Pemerintah
DTSEN Jadi Penentu Utama Bantuan Sosial
Saat ini, DTSEN mengintegrasikan berbagai basis data seperti DTKS, Regsosek, hingga P3KE. Sistem ini mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi ekonomi.
Dalam skema ini:
-
Desil 1–3 menjadi prioritas utama penerima PIP
-
Desil 4 masih dalam pertimbangan
-
Desil 5 ke atas umumnya tidak lagi memenuhi syarat
Artinya, jika sebuah keluarga mengalami kenaikan desil—meskipun tidak signifikan secara nyata—maka peluang menerima bantuan bisa langsung hilang.
Data Tidak Selalu Akurat, Ini Penyebabnya
Meski sistemnya terintegrasi, bukan berarti bebas dari kesalahan. Ada sejumlah faktor yang membuat data desil tidak sesuai kondisi lapangan, seperti:
-
Data kependudukan yang belum diperbarui
-
Perubahan kondisi ekonomi yang belum tercatat
-
Ketidaksesuaian data Dukcapil
-
Belum adanya survei ulang
Bahkan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antar data pemerintah. Kurniasih mengungkap masih ada warga yang menerima bantuan iuran kesehatan, tetapi tidak lolos sebagai penerima bantuan pendidikan.
Pemerintah: Penentuan Desil Bukan dari Pendamping
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penentuan desil sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan oleh pendamping sosial.
"Pendamping PKH (dan) kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS," kata Gus Ipul.
Ia juga menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis dan bisa berubah kapan saja, tergantung pembaruan data seperti kelahiran, kematian, atau perubahan ekonomi.
Banyak Orang Tua Keluhkan Bantuan Terhenti
Seiring pembaruan data, banyak orang tua siswa mengaku bantuan PIP yang sebelumnya rutin diterima kini tiba-tiba berhenti.
Hal ini membuat kekhawatiran meningkat, terutama bagi keluarga yang masih bergantung pada bantuan untuk biaya sekolah.
Dalam sistem baru, jika NIK siswa atau orang tua tidak sinkron atau tidak masuk kategori desil prioritas, maka bantuan otomatis tidak diberikan.
Baca Juga: Jangan Dulu Dibuang! Ini 5 Cara Cepat Memperbaiki Resleting Macet Tanpa Harus Ganti Baru
Solusi: Bisa Ajukan Sanggah dan Perbaikan Data
Meski terdampak, masyarakat masih punya peluang untuk memperbaiki status desil. Pemerintah membuka beberapa jalur pengajuan, antara lain:
-
Melalui aplikasi Cek Bansos
-
Datang ke kantor desa/kelurahan
-
Meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
-
Memastikan data di Dapodik sekolah sudah valid
Prosesnya memang tidak instan karena harus melalui verifikasi lapangan dan penilaian ulang.
Kenapa Isu Ini Penting?
Perubahan desil bukan sekadar angka dalam sistem. Dampaknya langsung terasa pada akses pendidikan anak-anak. Ketika data tidak akurat, yang dirugikan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan.
Di sisi lain, sistem ini juga bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran. Namun tanpa pembaruan data yang transparan dan cepat, justru berisiko menimbulkan ketidakadilan baru.
Baca Juga: Sekolah Rakyat di Sukoharjo Sasar Keluarga Miskin Ekstrem, Validasi Data Jadi Kunci
Anak Sekolah Kini Was-was
Dengan kondisi ini, banyak siswa dan orang tua kini merasa was-was. Bantuan yang sebelumnya bisa diandalkan untuk kebutuhan sekolah, kini menjadi tidak pasti.
Padahal, bagi sebagian keluarga, PIP bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi penopang utama agar anak tetap bisa bersekolah.
Ke depan, evaluasi sistem dan transparansi data menjadi kunci agar program bantuan pendidikan tetap berjalan adil dan tepat sasaran. (lz)
Editor : Laila Zakiya