SOLOBALAPAN, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi membeberkan hasil kalkulasi anggaran jika seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia digratiskan.
Berdasarkan perhitungan cermat kementerian, pemerintah setidaknya membutuhkan alokasi dana sebesar Rp 93,74 triliun untuk membebaskan biaya kuliah para mahasiswa.
Hasil perhitungan estimasi pembiayaan pendidikan tinggi gratis tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Dana jumbo tersebut disimulasikan untuk menanggung beban operasional seluruh mahasiswa di PTN akademik maupun vokasi.
Gagasan mengenai pendidikan perguruan tinggi tanpa biaya ini berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara menegaskan komitmennya bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri hingga tingkat perguruan tinggi negeri idealnya dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia secara gratis.
Rincian Anggaran dan Target 2,8 Juta Mahasiswa PTN
Berdasarkan data matematis yang disusun Kemdiktisaintek, total nominal pasti yang dibutuhkan untuk merealisasikan program PTN gratis mencapai Rp 93.742.969.840.000.
Anggaran tersebut diformulasikan untuk menutup seluruh biaya pendidikan peserta didik di jenjang diploma hingga sarjana.
Jumlah sasaran penerima manfaat dari simulasi ini mencakup 2.833.169 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Cakupan pembiayaan tersebut diperhitungkan secara menyeluruh bagi mahasiswa program studi Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), hingga Sarjana (S1).
Penghitungan komprehensif ini menjadi pijakan dasar bagi pemerintah dan parlemen dalam mengukur kemampuan APBN jika wacana pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN direalisasikan secara penuh pada masa mendatang.
Dengar Pendapat di Komisi X DPR RI dan Komitmen Pemerintah
Pemaparan angka simulasi di hadapan Komisi X DPR RI menjadi langkah awal untuk menguji kelayakan komersial dan skema fiskal negara.
Berbagai opsi pembiayaan tengah ditelaah agar kebijakan tersebut tidak membebankan postur anggaran belanja negara di sektor lain.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara serta peningkatan penerimaan sektor strategis harus diarahkan untuk investasi sumber daya manusia, salah satunya melalui akses pendidikan tinggi yang merata tanpa terkendala biaya.
Penghitungan anggaran oleh Kemdiktisaintek ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan regulasi pembiayaan pendidikan tinggi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.
(did)