Sidang PHPU Memanas! KPU Tegaskan Sengketa Syarat Pendidikan Gibran Bukan Kewenangan MK
SOLOBALAPAN.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Rabu (23/9) malam.
Agenda persidangan mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam persidangan tersebut, KPU secara tegas menyatakan bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sejatinya merupakan sengketa proses pemilu.
Menurut KPU, ranah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.
“Para Pemohon meyakini bahwa MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa mengenai calon wakil presiden tahun 2024 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang menurut Para Pemohon diduga tidak memenuhi syarat pendidikan dengan alasan agar tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum,” tegas kuasa hukum KPU, Saleh, di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu malam, dikutip dari JawaPos.com, Kamis (24/9/2026).
Saleh menuturkan, argumentasi Pemohon yang menyebut perkara ini menjadi wewenang MK terkesan dipaksakan. KPU menilai seluruh dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi tanpa disertai bukti konkret.
Sebab, selama tahapan pencalonan hingga pemungutan suara, tidak pernah ada laporan maupun tanggapan masyarakat terkait sengketa persyaratan pencalonan Gibran yang masuk ke Bawaslu.
Baca Juga: Gibran Digugat ke MK, Ternyata Ada 6 Kasus di Negara Lain Saat Hasil Pemilihan Pejabat Dipersoalkan
KPU Pertanyakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Tak hanya soal kewenangan lembaga, KPU turut mempertanyakan kedudukan hukum para Pemohon. KPU merujuk pada regulasi Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden hanyalah pasangan calon (paslon) peserta Pilpres.
Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU menyatakan Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa Pilpres.
