SOLOBALAPAN, KENDARI — Fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean kendaraan mengular di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kian memuncak per Selasa (15/9/2026).
Kondisi krusial tersebut membuat Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, secara blak-blakan meluapkan rasa pusing dan kewalahannya di hadapan publik.
Siska menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemkot) memiliki keterbatasan ruang gerak lantaran regulasi kuota distribusi dan pasokan energi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Di tengah keresahan warga, pemkot kini menaruh atensi serius terhadap maraknya indikasi penimbunan bahan bakar bersubsidi oleh oknum kendaraan bertangki modifikasi.
Keluhan Terbuka: Keterbatasan Wewenang Daerah dan Rasa Frustrasi
Kondisi SPBU yang dipadati antrean mobil dan sepeda motor hingga memakan badan jalan raya membuat aktivitas perekonomian warga Kendari tersendat.
Menanggapi situasi pelik tersebut, Siska Karina Imran tak menampik rasa frustrasinya saat dimintai keterangan mengenai solusi cepat bagi masyarakat.
Baca Juga: Kenapa BBM dan Gas Melon Langka di Sulsel? Picu Antrean Panjang, Pertamina Beberkan Alasannya
Siska menjelaskan bahwa daerah bukan merupakan produsen minyak bumi (oil producer), melainkan murni pihak penerima alokasi kuota yang ditetapkan oleh kementerian terkait dan badan pengatur hilir migas di Jakarta.
Pernyataan Terbuka Wali Kota Kendari (Siska Karina Imran): "Nah ini, aduh saya juga pusing gimana ngomentarinnya ini, ini kebijakan pusat, kita kan bukan penghasil. Keadaan ini, kita enggak menginginkan hal ini, tapi mau tak mau harus kita hadapi dan dibutuhkan pengertian juga."
Kendati demikian, Siska meyakinkan warganya bahwa aparatur pemerintah tidak berdiam diri dan terus berkoordinasi intensif dengan otoritas penyalur agar pasokan tambahan dapat segera digelontorkan guna menormalkan antrean.
Kaitkan Gangguan Pasokan dengan Ketegangan Geopolitik Selat Hormuz
Menyoal akar penyebab tersendatnya distribusi BBM hingga ke level daerah, Siska membeberkan penjelasan yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurutnya, krisis pasokan bahan bakar nasional tidak terlepas dari eskalasi konflik geopolitik global yang mengganggu jalur logistik maritim internasional.
Salah satu simpul krusial yang mengalami tekanan adalah kawasan Selat Hormuz, Iran, yang merupakan urat nadi perlintasan tanker minyak mentah dunia.
Hambatan navigasi dan distribusi di koridor tersebut memicu efek domino (multiplier effect) terhadap ketersediaan pasokan energi di negara-negara pengimpor, termasuk rantai pasok domestik Indonesia hingga ke kawasan timur nusantara.
Soroti Dugaan Penimbunan Solar dan Pertalite Subsidi: Siap Sidak Lapangan
Di balik faktor makroekonomi dan geopolitik, persoalan di tingkat akar rumput kian diperkeruh oleh dugaan praktik kecurangan.
Warga mengeluhkan adanya aksi penimbunan bahan bakar jenis Solar dan Pertalite subsidi yang melibatkan oknum kendaraan berkapasitas tangki besar maupun tangki modifikasi (heli) yang bolak-balik mengisi BBM.
Menyikapi aroma penyelewengan distribusi tersebut, Siska menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi mafia migas lokal yang memanfaatkan penderitaan masyarakat demi keuntungan pribadi.
"Pemerintah tidak tinggal diam, upaya sudah dilakukan, insyaallah secepatnya ada supaya tidak ada yang mengantri-antri. Saya akan melihat langsung kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah penindakan selanjutnya," tegas Siska memastikan pihaknya bakal menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU yang terindikasi bermasalah.
Tabel Pemetaan Fakta Krisis Kelangkaan BBM di Kota Kendari
Guna memberikan pemetaan informasi mengenai kepala daerah, dampak situasi, penyebab rantai pasok, dugaan pelanggaran hukum, serta langkah penanganan secara rapi, terstruktur, dan mudah dipahami, berikut adalah rangkuman datanya:
| Parameter Informasi | Detail Fakta & Perkembangan Isu Lapangan |
| Wilayah Terdampak | Seluruh kawasan SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara |
| Pihak yang Merespons | Siska Karina Imran (Wali Kota Kendari) |
| Kondisi Riil Lapangan | Antrean kendaraan mengular panjang dan memicu kemacetan |
| Kendala Utama Pemda | Wewenang kuota & pasokan mutlak berada di Pemerintah Pusat |
| Faktor Global (Mendagri) | Gangguan rantai pasok imbas konflik geopolitik di Selat Hormuz, Iran |
| Sikap Kepala Daerah | Mengaku pusing/kewalahan, meminta pengertian dan kesabaran warga |
| Dugaan Praktik Ilegal | Penimbunan BBM subsidi (Solar & Pertalite) via kendaraan bertangki besar |
| Rencana Aksi Pemkot | Peninjauan/sidak langsung ke SPBU & penindakan tegas oknum pelangsir |
| Target Penanganan | Percepatan koordinasi pasokan dengan pusat demi hapus antrean |
Krisis BBM di Kota Kendari menjadi ujian koordinasi antara pemerintah daerah, badan usaha penyalur energi, serta aparat penegak hukum, di mana ketegasan pengawasan di nosel-nosel SPBU menjadi kunci mendesak agar alokasi bahan bakar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo