SOLOBALAPAN, NASIONAL — Gelombang efisiensi besar-besaran tengah melanda perusahaan pelat merah di bawah kendali Danantara.
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa sebanyak 167 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi dilikuidasi dalam satu tahun terakhir.
Langkah berani ini merupakan bagian dari program konsolidasi (streamlining) untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih sehat dan ramping.
Meski angka penutupan perusahaan cukup fantastis, Dony memberikan jaminan kuat terkait nasib para pekerja.
Jaminan Tanpa PHK bagi Karyawan
Kekhawatiran akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal langsung ditepis oleh pihak Danantara.
Dony menegaskan bahwa proses likuidasi ini dilakukan dengan niat baik untuk memperbaiki ekosistem bisnis, bukan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir semuanya dilakukan dengan niat baik. Karyawan tidak akan di PHK. Ini akan menciptakan perusahaan yang sehat yang justru ke depannya bisa dinikmati para karyawan,” ujar Dony di Hotel Mulia Senayan, Selasa (28/4/2026).
Fokus utama dari kebijakan ini adalah efisiensi proses bisnis agar BUMN tidak lagi memiliki struktur yang gemuk dan tidak produktif.
Target Besar: Pangkas 1.100 Perusahaan Menjadi 257
Target konsolidasi yang dipatok Danantara tergolong sangat ambisius. Dari total 1.100 perusahaan (termasuk anak dan cucu usaha), pemerintah berencana memangkasnya hingga hanya menyisakan 257 perusahaan saja.
Beberapa sektor yang masuk dalam radar penggabungan atau merger meliputi:
-
Logistik dan Manajemen Aset
-
Sekuritas dan Asuransi
-
Industri Perhotelan dan Semen
“Semuanya akan kita eksekusi. Deadline dari Bapak Presiden secepat mungkin, semakin baik,” tambah Dony.
Nasib Merger BUMN Karya
Terkait rencana penggabungan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya, Dony mengungkapkan adanya sedikit pergeseran waktu.
Rencana awal yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 kemungkinan akan mundur, namun dipastikan tetap selesai dalam tahun kalender ini.
Penundaan ini disebabkan oleh kerumitan restrukturisasi dan desain skenario yang harus "diulik" satu per satu untuk memastikan transisi berjalan mulus.
Fokus pemerintah adalah memastikan setiap langkah konsolidasi memiliki landasan restrukturisasi yang kuat agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo