SOLOBALAPAN.COM - PT Abhirama Kresna menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) bersama BPHL Wilayah VIII Surabaya, serta Penasihat Utama Menteri Kehutanan Silverius Oscar Unggul (Onte) pada 9 April 2026.
Momen ini dalam rangka memperkuat posisi Industri perkayuan di perdagangan global. Dibahas juga berbagai isu strategis di sektor kehutanan, antara lain bagaimana industri kayu bisa menopang kebijakan kehutanan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui program perhutanan sosial.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk bertukar pandangan tentang kondisi riil di lapangan dan bagaimana pemerintah sebagai fasilitator dapat menjembatani ketersediaan dan kebutuhan kayu. Termasuk dalam hal ini mengeksplorasi bentuk kebijakan yang diambil apabila perusahaan perkayuan mengalami hambatan dalam perdagangan internasional.
Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas lebih detil adalah penguatan program kemitraan industri. Ini sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan melalui perhutanan sosial dengan industri hilir perkayuan. Program ini difokuskan pada pengembangan kerja sama dengan industri skala kecil, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di sektor kehutanan.
Dalam konteks ini, Abhirama Kresna diharapkan dapat berperan sebagai salah satu off taker yang menyerap hasil produksi, sehingga mendukung keberlangsungan rantai pasok dan memberikan kepastian pasar bagi para pelaku usaha.
Selain itu, pengelolaan hutan milik masyarakat juga menjadi perhatian penting. Pengelolaan diarahkan untuk tetap menjaga keberlanjutan melalui penerapan siklus yang terencana. Mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Dari sisi skema pengelolaan, terdapat dua pendekatan utama yang akan dikembangkan melalui perhutanan sosial, yakni sistem agroforestry yang mengintegrasikan tanaman kehutanan dan pertanian, serta peningkatan penggunaan ruang di lahan milik petani, dalam bentuk hutan rakyat.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, BPHL akan memberikan dukungan teknis berupa penentuan dan penyediaan titik-titik koordinat. Dukungan ini menjadi penting dalam memastikan kejelasan lokasi kerja sama, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan daya saing industri, Yoga selaku Kepala Balai wilayah VIII menyampaikan bahwa usulan pemisahan kode HS untuk produk plywood menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan.
Baca Juga: Ajarkan Tari Anak: Ajak Cintai Seni Sejak Dini
Dia menekankan urgensi adanya pemisahan klasifikasi bagi produk yang berasal dari bahan baku kayu budidaya, mengingat saat ini pengelompokan masih didasarkan pada jenis kayu (hardwood dan softwood) tanpa mempertimbangkan asal bahan baku.
Lebih lanjut disampaikan bahwa perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen PHL, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Kementerian Kehutanan kepada kementerian terkait untuk diproses lebih lanjut.
Di tingkat tapak, Kepala Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam (RKSDA) Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah XI Wonogiri Aldi Zulwan menyampaikan informasi bahwa di wilayahnya terdapat kelompok tani yang siap dibina untuk melakukan budi daya tanaman kehutanan di tanah milik mereka.
Potensi kerja sama dengan pihak industri sangat terbuka, sehingga diperlukan tindak lanjut komunikasi dan pembinaan oleh Abhirama Kresna. Kerja sama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak dan berdampak positif terhadap lingkungan. (*)
Editor : Laila Zakiya