SOLOBALAPAN, NASIONAL — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan merupakan kondisi riil yang akan diterapkan setiap hari.
Perhitungan tersebut muncul berdasarkan asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
Dalam satu kali proses masak, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 350 kg hingga 382 kg daging, yang setara dengan satu ekor sapi.
Strategi Menjaga Stabilitas Harga Pasar
Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak akan pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional.
Baca Juga: Viral Anggaran BGN Rp113,9 Miliar untuk Jasa EO, Netizen Pertanyakan Urgensi di Tengah Program Gizi
Langkah ini diambil secara sengaja untuk mencegah terjadinya lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang bisa memicu kenaikan harga di pasar dan merugikan masyarakat luas.
"Ini hanya untuk pengandaian, kalau seluruh SPPG diperintahkan masak sapi berarti jumlah kebutuhannya dikalikan dengan jumlah ekor sapi. Jika kami perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujar Dadan Hindayana dalam siaran pers yang dikutip pada Kamis (23/4/2026).
Pelajaran dari Kenaikan Harga Telur
Keputusan untuk tidak menyeragamkan menu ini merujuk pada pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
Saat itu, menu nasi goreng dan telur disajikan serentak untuk 36 juta penerima manfaat. Akibatnya, terjadi permintaan mendadak sebanyak 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton dalam satu hari.
Lonjakan permintaan tersebut terbukti langsung berdampak pada stabilitas harga di pasar.
Dadan menyebutkan bahwa harga telur di tingkat konsumen sempat mengalami kenaikan hingga Rp3.000 akibat tekanan konsumsi yang sangat tinggi dalam waktu singkat.
Pemberdayaan Sumber Daya Lokal
Sebagai solusi, BGN kini memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan potensi sumber daya dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tiap wilayah.
Dengan memanfaatkan bahan pangan yang tersedia melimpah di suatu daerah, tekanan terhadap satu komoditas tertentu secara nasional bisa dihindari.
BGN berkomitmen agar program MBG tetap berjalan efektif memberikan nutrisi bagi masyarakat tanpa mengganggu ekosistem harga pangan bagi publik secara umum.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo