SOLOBALAPAN.COM — Tragedi kemanusiaan kembali menimpa pasukan perdamaian dunia.
Sebanyak tiga prajurit TNI dilaporkan gugur dan lima lainnya luka-luka saat menjalankan misi PBB di Lebanon, Minggu (5/4/2026).
Serangan yang diduga dilakukan militer Israel ini memicu kecaman hebat dari dalam negeri.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa insiden ini adalah pelanggaran serius yang tidak bisa lagi ditoleransi dengan sekadar pernyataan keprihatinan.
Israel Dinilai Berdiri di Atas Hukum
Said Abdullah menyoroti pola serangan sistematis yang dilakukan militer Israel terhadap personel dan fasilitas PBB. Sejak Oktober 2024, tercatat sudah ada 25 kali serangan serupa di Lebanon.
“Tiga prajurit kita meninggal dan lima luka-luka. Aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan mereka merasa berdiri di atas hukum," tegas Said Abdullah kepada wartawan, dikutip dari JawaPos.com, Minggu (5/4/2026).
Ia membandingkan situasi di Lebanon dengan krisis kemanusiaan di Gaza, di mana dunia seolah tak berdaya menahan tindakan Israel yang terus berulang tanpa sanksi nyata.
Momentum Pembuktian Taring PBB
Gugurnya prajurit Indonesia harus menjadi titik balik bagi PBB. Said mendesak organisasi internasional tersebut untuk mengambil langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Said menyerukan agar Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang, genosida, dan agresi sesuai Statuta Roma.
Selain itu, ia juga menuntut pertanggungjawaban langsung dari Israel atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pengakuan atas tindakan, permintaan maaf resmi di forum PBB, serta kesiapan menghadapi proses hukum internasional.
Tak hanya itu saja, Ia juga mendorong komunitas internasional mengikuti jejak negara-negara Eropa seperti Spanyol, Prancis, dan Denmark dalam membatasi hubungan diplomatik serta penjualan senjata ke Israel.
Implementasi Solusi Dua Negara
Ketua Banggar DPR RI ini juga mengingatkan kembali keputusan Majelis Umum PBB pada September 2025 mengenai solusi dua negara.
Menurutnya, pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina adalah satu-satunya jalan untuk meredam eskalasi konflik yang terus memakan korban jiwa, termasuk para penjaga perdamaian.
"Tanpa tindakan nyata, kepercayaan terhadap sistem hukum global akan melemah. PBB harus membuktikan bahwa organisasi ini masih berfungsi dengan menindak tegas Israel," pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram