SOLOBALAPAN.COM – Rencana pengadaan mobil dinas mewah bagi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kini berada dalam pantauan serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isu pembelian kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar tersebut memicu polemik luas di masyarakat karena dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah area yang sangat rawan menjadi ladang tindak pidana korupsi.
KPK: Waspada Mark-Up dan Downgrade Specs
Budi menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus didasarkan pada perencanaan matang dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan pejabat.
Ia menyoroti potensi pengondisian harga hingga manipulasi spesifikasi dalam proyek miliaran tersebut.
“Pengadaan barang dan jasa ini sering kali menjadi area yang punya ruang untuk korupsi. Mark-up harga hingga downgrade specs harus betul-betul dilihat mekanismenya, apakah sudah sesuai?” tegas Budi, Sabtu (28/2/2026).
Dalih "Marwah" dan Pembelaan Rudy Mas'ud
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menuai kritik tajam setelah menyatakan bahwa mobil seharga Rp8,5 miliar tersebut diperlukan demi menjaga "marwah" Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga IKN.
Ia berdalih bahwa spesifikasi kendaraan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Namun, KPK kembali menyentil agar pemerintah daerah tidak memaksakan belanja anggaran yang tidak mendesak.
"Jangan sampai kebutuhan riilnya adalah A, tapi pemerintah membelanjakan untuk B," tambah Budi.
Teguran dari Internal Partai Golkar
Tak hanya dari lembaga antirasuah, Rudy Mas’ud juga mendapat "surat cinta" dari internal partainya.
Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengaku telah mengingatkan Rudy agar lebih bijak dalam berkomunikasi dan mendengarkan aspirasi publik.
Partai Golkar meminta kadernya tersebut untuk mengedepankan semangat efisiensi anggaran di tengah situasi yang menuntut empati kepada masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bagi para kepala daerah, termasuk di wilayah Solo Raya, bahwa setiap kebijakan penggunaan APBD akan selalu berada di bawah "radar" pengawasan publik dan lembaga hukum. (dam)
Editor : Damianus Bram