SOLOBALAPAN.COM, SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara setelah namanya disinggung oleh mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2024.
Jokowi menepis keras anggapan bahwa dirinya memberikan arahan yang melanggar hukum.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas klaim Gus Yaqut dalam sebuah podcast yang menyebutkan posisi dan perannya dalam kebijakan kuota haji tersebut.
Jokowi menegaskan garis batas yang jelas antara kebijakan negara dan tindakan korupsi.
Bedakan Kebijakan dan Penyelewengan
Jokowi tidak menampik bahwa setiap kebijakan yang dijalankan oleh menteri adalah turunan dari visi dan arahan presiden.
Baca Juga: Ironi Eggi Sudjana Polisikan Roy Suryo, Relawan Jokowi di Solo Tertawa Santai: Jadi Tontonan Hiburan
Namun, ia menekankan bahwa arahan tersebut murni untuk pelaksanaan program kerja, bukan perintah untuk melakukan korupsi.
"Tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi," tegas Jokowi.
Ia menjelaskan mekanisme pemerintahan yang berjalan selama ini:
-
Hierarki Kebijakan: Program kerja menteri memang berasal dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden.
-
Integritas Pelaksanaan: Pelaksanaan kebijakan tersebut harus sesuai aturan hukum. Presiden tidak pernah memerintahkan penyimpangan anggaran atau wewenang.
"Ya, memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden (soal program), tapi tidak ada perintah untuk korupsi," tuturnya.
Kronologi Kasus Menjerat Gus Yaqut
Isu ini memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka pada Jumat (9/1/2026) terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.
Kasus ini bermula dari temuan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI pada pertengahan 2025 yang mencium aroma ketidakberesan dalam distribusi kuota haji.
Dalam pembelaannya di podcast "Ruang Publik" yang diunggah 15 Januari 2026, Yaqut sempat menyebut bahwa dirinya tidak dilibatkan penuh dalam proses penambahan kuota, sebuah pernyataan yang seolah melempar bola panas ke pihak lain, termasuk presiden saat itu.
Jejak Yaqut di Solo: Pesan Politik dan Agama
Di tengah kasus hukum yang menjeratnya, publik kembali mengenang momen kunjungan Gus Yaqut ke Solo.
Yaqut pernah memberikan pesan mendalam saat menghadiri acara Wahana Negara Raharja (WNR) 2023 di Alila Hotel Solo, Jumat (29/9/2023).
Kala itu, Yaqut berbicara lantang mengingatkan agar agama tidak dijadikan alat politik demi nafsu kekuasaan semata.
"Aturan regulasi itu ditetapkan melalui mekanisme politik. Tetapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan," ungkapnya kala itu.
Ironisnya, pesan perdamaian dan integritas yang dulu disuarakan kini berbanding terbalik dengan status tersangka korupsi yang disandangnya dalam pengelolaan ibadah haji.
Kini, publik menanti pembuktian di ranah hukum, apakah klaim "arahan atasan" yang tersirat akan terbukti, atau justru murni kelalaian dalam pelaksanaan jabatan. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo