SOLOBALAPAN.COM – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara resmi melayangkan peringatan keras kepada hakim konstitusi Anwar Usman.
Adik ipar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ini mendapatkan teguran lantaran tingkat ketidakhadirannya dalam persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang sangat tinggi sepanjang tahun 2025.
Peringatan tersebut tertuang dalam surat resmi MKMK bernomor 41/MKMK/12/2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, dalam laporan capaian tugas akhir tahun di Jakarta.
Rekapitulasi Absensi: Anwar Usman Peringkat Satu "Bolos"
Berdasarkan data rekapitulasi kehadiran yang dibacakan Palguna, Anwar Usman tercatat memiliki statistik kehadiran paling rendah dibandingkan delapan hakim konstitusi lainnya.
Berikut adalah rincian ketidakhadiran Anwar Usman selama 2025:
- Sidang Pleno: Tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 persidangan.
- Sidang Panel: Tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 persidangan.
- Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH): Tidak hadir sebanyak 32 kali.
- Persentase Kehadiran RPH: Hanya mencapai 71 persen, terendah di antara sembilan hakim.
Sebagai perbandingan, hakim di urutan kedua dengan absensi terbanyak adalah Arief Hidayat (28 kali absen pleno), namun angkanya masih terpaut jauh di bawah Anwar Usman.
Langkah Proaktif MKMK Jaga Martabat MK
Baca Juga: BANJIR KRITIK! Aksi Sosial Novi Rizki di Aceh Malah Disorot Gara-Gara Baju Ketat, Ini Pembelaannya!
I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa surat peringatan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari pemantauan pelaksanaan kode etik hakim konstitusi.
MKMK ingin memastikan keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap terjaga di mata publik.
“MKMK memantau pelaksanaan kode etik, dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,” tegas Palguna, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (2/1/2026).
Pihaknya juga secara rutin mengingatkan para hakim agar tetap waspada terhadap penilaian publik yang berpotensi memicu dugaan pelanggaran etik jika tanggung jawab persidangan tidak dijalankan secara maksimal.
Statistik Persidangan MK Sepanjang 2025
Secara keseluruhan, beban kerja Mahkamah Konstitusi selama setahun terakhir cukup padat:
- Total Persidangan: 1.093 kali sidang.
- Permohonan Masuk: 672 permohonan.
- Putusan yang Dihasilkan: 264 putusan.
Dengan beban kerja yang besar tersebut, kehadiran penuh setiap hakim sangat krusial untuk menjaga integritas lembaga penjaga konstitusi ini. (dam)
Editor : Damianus Bram