SOLOBALAPAN.COM – Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD terus menguat.
PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap menolak usulan tersebut, karena dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia dan mencederai hak politik rakyat.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten pada jalur Pilkada langsung.
Ia menyebut alasan efisiensi anggaran yang sering digaungkan para pendukung Pilkada tidak langsung hanyalah dalih yang tidak berdasar.
Sentil Inkonsistensi Efisiensi: Kabinet Gemuk Jadi Sorotan
Guntur Romli menyoroti adanya kontradiksi besar ketika para elite berbicara soal penghematan anggaran namun di sisi lain justru memelihara struktur pemerintahan yang boros.
“Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk, tidak ada efisiensi,” cetus Guntur kepada awak media, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar serius ingin melakukan penghematan, langkah yang tepat adalah dengan memangkas fasilitas mewah dan biaya operasional para elite, bukan justru "mengunci" suara rakyat di tangan DPRD.
Kemunduran Demokrasi: Kembali ke Era Orde Baru?
Lebih lanjut, Guntur menilai wacana Pilkada lewat DPRD sebagai upaya memutar balik arah jarum jam demokrasi Indonesia ke masa sebelum Reformasi.
“Menurut saya, Pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi,” urainya dengan nada tegas.
Wacana yang Dianggap Menyakiti Rakyat
Di tengah situasi nasional yang sedang dilanda berbagai bencana alam, Guntur menganggap isu ini tidak etis dilemparkan ke ruang publik.
Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jadwal Pilkada masih diatur hingga tahun 2031.
“Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini? Semakin menyakiti perasaan rakyat saja,” pungkas Guntur.
PDIP mengimbau agar para elite politik lebih fokus pada penanganan bencana dan pelayanan publik ketimbang sibuk mengubah mekanisme pemilihan yang sudah berjalan demokratis selama ini. (dam)
Editor : Damianus Bram