SOLOBALAPAN.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat dukungan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tetap berbicara blak-blakan (ceplas-ceplos) dalam menyampaikan pandangannya.
Pengakuan ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat pagi (17/10/2025).
“Dia (Wapres) mendukung juga untuk saya ngomong ceplas-ceplos terus katanya,” ujar Purbaya sembari tertawa saat Media Briefing di Jakarta, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (17/10/2025).
Pembahasan Utama: Keresahan Pemimpin Daerah Soal Pemangkasan TKD
Meskipun mendapat dukungan untuk gaya bicaranya, pertemuan antara Menkeu dan Wapres tersebut memiliki sejumlah pembahasan penting terkait kebijakan fiskal.
Purbaya mengaku pertemuannya turut membahas kondisi ekonomi tanah air secara umum.
Namun, secara spesifik, Gibran menyampaikan keresahan para pemimpin di daerah soal pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Biasa diskusi masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama suaranya dengan para gubernur yang datang ke sini (Kemenkeu),” jelasnya.
Gaya Komunikasi Purbaya Sempat Dikritik DPR
Gaya bicara Purbaya yang ceplas-ceplos memang kerap mencuri perhatian publik. Dia seringkali menyampaikan pandangan secara terbuka terkait kebijakan kementerian lain.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politiknya dan tidak sering mengomentari kebijakan kementerian lain.
“Saya menilai, Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, Rabu (15/10/2025).
Misbakhun mencontohkan pernyataan Purbaya yang mengomentari pemotongan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.
Ia menegaskan, alokasi anggaran memiliki dimensi politik dan tidak bisa dialihkan tanpa dibahas bersama DPR, termasuk soal menaikkan defisit APBN.
“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” jelas politikus Partai Golkar itu. (dam)
Editor : Damianus Bram