SOLOBALAPAN.COM – Gelombang protes dan seruan #BoikotTrans7 yang viral di media sosial akhirnya membuahkan hasil.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara resmi menjatuhkan sanksi tegas berupa penghentian sementara terhadap program siaran "Xpose Uncensored" yang ditayangkan oleh Trans7.
Keputusan ini diambil setelah episode yang menyoroti kehidupan santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dinilai telah melanggar etika penyiaran, mendistorsi tradisi, dan melukai perasaan komunitas pesantren secara luas.
Dianggap Melecehkan Lembaga Pendidikan
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menjelaskan bahwa sanksi ini dijatuhkan setelah melalui Rapat Pleno dan memanggil pihak Trans7 untuk klarifikasi.
Tayangan "Xpose Uncensored" dinilai telah melanggar Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI, khususnya pasal yang melarang program siaran untuk melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.
KPI menilai tayangan tersebut telah mendistorsi tradisi luhur pesantren.
Beberapa adegan yang menjadi sorotan antara lain penggambaran santri berjalan jongkok (tawadhu') dan memberikan "amplop" kepada kiai dengan narasi yang negatif, serta menganggap tradisi mengabdi (khidmah) sebagai bentuk eksploitasi.
KPI: 'Kiai dan Pesantren Bukan Objek Olok-olok'
Ubaidillah menegaskan bahwa tayangan tersebut telah gagal memahami dan menghormati nilai-nilai yang ada di dalam pesantren, yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa.
"Di pesantren terdapat adab, asih, dan peduli, ilmu dan sejarah panjang perjuangan... yang itu dilakukan sampai saat ini," ujar Ubaidillah.
"Kiai dan pesantren bukanlah objek yang pantas dijadikan olok-olok," tegasnya.
Menurutnya, alih-alih menjadi jembatan pemersatu, tayangan ini justru menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Peringatan Keras untuk Seluruh Lembaga Penyiaran
Insiden ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga penyiaran di Indonesia.
KPI mendorong Trans7 untuk segera melakukan koreksi total dan mengimbau stasiun televisi lain agar lebih berhati-hati dalam memproduksi konten, terutama yang menyangkut isu-isu sensitif.
"Setidaknya harus menghadirkan tokoh yang berkualitas sebagai penyeimbang dalam menarasikan peristiwa. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran lain," pungkas Ubaidillah.
Langkah tegas dari KPI ini menjadi kemenangan bagi suara publik yang menuntut adanya konten penyiaran yang lebih bertanggung jawab dan menghargai keberagaman budaya serta tradisi di Indonesia. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo