SOLOBALAPAN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ahli gizi terkemuka, dr Tan Shot Yen, melontarkan kritik tajam terkait variasi menunya.
Menanggapi kritik yang menyebut menu seperti burger dan spageti tidak ideal, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), akhirnya angkat bicara.
Kepada wartawan, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa variasi menu MBG yang menyajikan makanan seperti burger sering kali merupakan permintaan dari anak-anak penerima program.
“Sering kali itu variasi atas permintaan anak-anak agar tidak bosan,” kata Dadan kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Dadan juga memastikan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh dr Tan, akan menjadi bahan evaluasi serius bagi BGN.
“Iya tentu (menjadi evaluasi BGN),” tegasnya.
Kritik Tajam dr Tan: Burger, Spageti, dan Pangan Non-Lokal
Kritikan dr Tan Shot Yen menjadi pembicaraan publik setelah disampaikannya dalam audiensi dengan anggota Komisi IX DPR RI pada Selasa (22/9/2025). Komisi ini sendiri membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Dalam forum tersebut, dr Tan menyoroti maraknya menu makanan berbahan dasar tepung terigu seperti burger, spageti, hingga bakmi yang disajikan dalam paket MBG di berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua.
Menurutnya, penggunaan gandum (bahan utama tepung terigu) merupakan pilihan yang kurang tepat karena gandum tidak ditanam di Indonesia, sehingga berpotensi memutus rantai ketahanan pangan lokal.
“Yang terjadi, dari Lhoknga (Aceh) sampai dengan Papua, yang dibagi (dalam MBG) adalah burger,” ujar dr Tan, dikutip dari YouTube TV Parlemen.
“Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia, nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia,” tambahnya.
Ia melanjutkan dengan nada prihatin:
"Dibagi spageti, dibagi bakmi Gacoan, oh my god. Dan maaf, ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga, kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus dikasih chicken katsu," sambungnya.
Selain itu, dr Tan juga mengkritik distribusi ultra-processed food (UPF) berlebihan, seperti susu kemasan, minuman bergula, dan biskuit.
Konsumsi UPF yang berlebihan dikhawatirkan memicu diare, gangguan pencernaan, hingga risiko kesehatan jangka panjang pada anak-anak.
Solusi Pangan Lokal dan Gizi Khas Daerah
Sebagai solusi, dr Tan Shot Yen mendorong agar setidaknya 80 persen menu MBG wajib menggunakan pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi, sayuran hijau, serta protein segar berupa ikan dan telur.
Ia juga menekankan pentingnya mengangkat menu khas daerah yang terbukti lebih sehat:
“Saya pengin anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung,” ujarnya.
Meskipun menyadari anak-anak mungkin terbiasa dengan makanan cepat saji, ia menegaskan bahwa program pemerintah tidak boleh tunduk pada keinginan anak, apalagi yang kurang bergizi.
“Ya, kalau (anak) request-nya cilok, mati kita!” tegas dr. Tan.
Terakhir, dr Tan menekankan bahwa Program MBG harus dilengkapi dengan sistem monitoring, evaluasi, dan supervisi yang akuntabel.
Program ini tidak boleh sekadar bagi-bagi makanan, melainkan harus tepat sasaran dan menjadi sarana meningkatkan literasi gizi masyarakat. (dam)
Editor : Damianus Bram