SOLOBALAPAN.COM - Bupati Sudewo, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, kini berada di ujung tanduk setelah DPRD memulai proses pemakzulan buntut gelombang protes warga terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Namun, sorotan publik kali ini tidak hanya tertuju pada kebijakannya yang menuai kontroversi, tetapi juga pada rekam jejak politik masa lalu, termasuk kabar bahwa Sudewo pernah dipecat dari Partai Demokrat.
Meski gelombang protes warga terus menguat hingga memicu langkah politik DPRD Kabupaten Pati untuk memulai proses pemakzulan, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak akan mundur dari jabatan yang baru beberapa bulan diembannya.
Dalam wawancara yang dikutip dari Instagram @patisakpore, Sudewo mengaku memahami emosi warga saat aksi demonstrasi berlangsung ricuh.
"Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan. Tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati," ujar Sudewo.
Ia juga menegaskan menghormati hak angket yang dimiliki DPRD, namun menolak mundur karena merasa dipilih secara konstitusional.
"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya," katanya.
Sementara itu, DPRD Pati bergerak cepat. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengetok palu pengesahan hak angket dan pembentukan pansus.
Sejumlah fraksi menilai kebijakan Sudewo telah menyalahi janji jabatan dan tidak berpihak pada rakyat.
Bupati Pati, Sudewo, menghadapi badai politik setelah tuntutan warga Pati memuncak dalam aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).
Ribuan warga turun ke jalan menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pati hingga 250 persen, yang dinilai memberatkan rakyat.
Gelombang protes ini memicu wacana tuntut mundur Bupati Pati, meski Sudewo baru enam bulan menjabat.
Sorotan publik tak hanya tertuju pada kebijakannya, tetapi juga pada rekam jejak politiknya yang panjang.
Sudewo memulai kiprah politik pada 2002 sebagai calon bupati Karanganyar bersama Juliyatmono, namun berakhir kalah.
Ia lalu aktif di berbagai kontestasi politik, termasuk menjadi koordinator tim sukses Pilkada Pacitan 2005 dan Pilgub Jawa Tengah 2008.
Tahun 2006, ia mundur dari status PNS dan resmi menjadi kader Partai Demokrat, partai yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada Pemilu 2009, Sudewo terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VII. Namun, usahanya kembali ke Senayan pada 2014 gagal.
Titik balik terjadi pada 2019 ketika ia meninggalkan Demokrat dan bergabung dengan Partai Gerindra.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ia menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra 2019–2025 dan kembali lolos ke DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III.
Pada Pemilu 2024, Sudewo terpilih lagi ke DPR, tetapi memilih mundur demi maju di Pilkada Pati. Berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra dari PKB, ia menang dengan 53,53 persen suara.
Dilantik 20 Februari 2025, Sudewo mengusung visi pengembangan SDM, infrastruktur, dan pendapatan daerah. Namun, langkah awalnya tercoreng oleh kebijakan kontroversial kenaikan PBB-P2.
Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan bahwa Sudewo harus mendengar aspirasi rakyat.
"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujarnya.
Kronologi Pemecatan dari Demokrat
Jauh sebelum bergabung dengan Gerindra, Sudewo sudah pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, ia dipecat dari jabatan partai.
Polemik pemecatan Bupati Sudewo dari jajaran pengurus DPP Partai Demokrat terjadi pada Februari 2012 silam.
Ia dipecat berbarengan dengan pencopotan Angelina Sondakh alias Angie dari jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat.
Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat kala itu, TB Silalahi menjelaskan, alasan pencopotan Sudewo lebih kepada agar ia fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPR.
Menurutnya, selama ini waktu Sudewo banyak tersita untuk mengurus kegiatan partai di daerah, seperti musyawarah cabang (muscab) maupun musyawarah daerah (musda).
"Tugas di DPR itu sangat penting," kata TB Silalahi dirangkum dari Suara.
Namun, sumber internal Partai Demokrat mengungkapkan versi berbeda.
Menurut seorang petinggi Demokrat yang enggan disebut namanya, Sudewo dipecat karena diduga kerap meminta uang kepada pengurus daerah yang menggelar muscab dan musda.
"Dia suka minta uang di musda, muscab. Sepertinya digunakan untuk pribadi dia," ujar sumber tersebut.
Meski begitu, Silalahi sendiri memilih tidak mengomentari tudingan itu lebih jauh.
“Hal itu masalah internal PD saja. Sesuai kode etik kami tidak umumkan keluar,” tegasnya.
Menanggapi kabar tersebut, Sudewo membantah keras jika pemecatannya berkaitan dengan permintaan uang.
Ia mengaku memang pernah diperiksa Dewan Kehormatan Partai Demokrat, namun hanya terkait dugaan pelanggaran teknis pelaksanaan muscab dan musda.
"Pertanyaannya (saat diperiksa DK) adalah, apa benar saya melaksanakan musda dan muscab dengan unsur pemaksaan dan ancaman terhadap pemegang suara? Apa betul ada aturan main yang dilanggar? Tidak ada pertanyaan soal itu (uang)," ujar Sudewo kala itu.
"(Pemecatan) itu jadi pertanyaan saya. Ibarat tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba keluar keputusan. Saya akan bertanya ke DPP mengapa seperti itu," katanya lagi.
Kasus yang dihadapi Sudewo di Pati saat ini menambah panjang catatan kontroversinya di dunia politik.
Dari pernah dipecat Demokrat, pindah ke Gerindra, hingga kini terancam dipecat dari jabatan bupati, perjalanan politik Sudewo menunjukkan bahwa panggung kekuasaan tak pernah sepi dari drama. (lz)
Editor : Laila Zakiya