Rekomendasi DPRD Solo Diperdebatkan, PSI Tolak Usulan PDIP soal Linmas Berpolitik
SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Rekomendasi DPRD Kota Surakarta yang mengusulkan penghapusan larangan berpolitik bagi anggota linmas, pegawai outsourcing, hingga karyawan BLUD memunculkan polemik internal parlemen.
Ironisnya, rekomendasi yang telah diketok dalam rapat paripurna justru dipersoalkan kembali oleh pimpinan DPRD sendiri.
Perdebatan terbuka terjadi antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia terkait usulan yang tercantum dalam rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
Usulan tersebut awalnya didorong Fraksi PDI Perjuangan dengan dalih aturan dalam Permendagri hanya melarang anggota Satlinmas menjadi pengurus partai politik, bukan sekadar anggota partai.
Namun setelah rekomendasi resmi disahkan dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta dari PSI, Muhammad Bilal, justru menyatakan ketidaksetujuannya di ruang publik.
Sikap itu memantik reaksi keras dari anggota Fraksi PDIP sekaligus Komisi I DPRD Solo, Wahyu Haryanto.
“Saya kaget juga ya kalau komentar dari salah satu wakil ketua DPRD seperti itu. Tidak sependapat dan tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan kemarin,” tegas Wahyu, Minggu (10/5).
Menurut Wahyu, sikap Bilal menunjukkan inkonsistensi dalam proses legislasi di DPRD. Sebab, rekomendasi tersebut telah melalui pembahasan pansus hingga disetujui dalam forum resmi paripurna tanpa penolakan terbuka.
Baca Juga: Bedah Teknologi Baru Honda Brio 2026: Pakai Smart ECO Indicator dan Transmisi CVT yang Lebih Halus
“Kalau memang tidak setuju ya prosesnya di paripurna internal itu, bukan setelah menjadi rekomendasi yang dibacakan di rapat paripurna,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut sikap pimpinan DPRD yang membacakan rekomendasi namun kemudian menolaknya sebagai bentuk “mencla-mencle” politik.
