SOLOBALAPAN.COM - Media sosial Indonesia tengah diwarnai gelombang protes virtual dengan tagar #SaveRajaAmpat dan #SavePapua yang menjadi trending topic.
Di balik dua tagar ini tersimpan kegelisahan masyarakat akan ancaman nyata terhadap salah satu kawasan alam paling indah dan kaya biodiversitas di dunia: Raja Ampat.
Raja Ampat, "Surga Terakhir" yang Terancam
Raja Ampat, Papua Barat Daya, selama ini dikenal sebagai surga bawah laut dunia yang menyimpan kekayaan hayati laut luar biasa.
Kawasan ini bahkan telah diakui UNESCO sebagai Global Geopark karena keunikan geologi dan keanekaragaman hayatinya.
Namun, keindahan dan keistimewaan Raja Ampat kini berada di ujung tanduk.
Aktivitas pertambangan nikel yang mulai merambah wilayah ini memicu gelombang kekhawatiran besar dari publik, aktivis lingkungan, hingga parlemen.
Hilirisasi Nikel: Mimpi Energi Bersih, Mimpi Buruk Lingkungan?
Pemerintah Indonesia gencar mendorong hilirisasi nikel sebagai bagian dari strategi besar menuju energi ramah lingkungan.
Proses hilirisasi ini bertujuan mengolah bijih nikel menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik dan stainless steel.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sisi gelap dari ambisi tersebut.
Setelah Sulawesi dan Maluku, kini giliran Papua Barat Daya—terutama Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran—yang menjadi target ekspansi pertambangan.
Organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa aktivitas tambang nikel mulai berdampak pada ekosistem dan lanskap Raja Ampat.
Potret kerusakan alam tersebar luas di media sosial, memicu kesadaran dan kemarahan publik.
"The Last Paradise: satu persatu keindahan alam Indonesia dirusak hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah," tulis akun resmi @greenpeaceid.
Respons Publik dan Pemerintah
Desakan masyarakat agar pemerintah menghentikan eksploitasi Raja Ampat mendapat respons dari pejabat negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi perizinan tambang di wilayah tersebut, bahkan berencana memanggil perusahaan yang terlibat.
“Saya akan evaluasi. Mau BUMN atau swasta, saya akan panggil,” kata Bahlil, dikutip dari Antara (4 Juni 2025).
Di Senayan, anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengecam keras praktik tambang di kawasan konservasi laut seperti Raja Ampat.
Ia menyebut aktivitas ini melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
“Undang-undang itu sudah jelas: pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, dan penelitian. Bukan untuk tambang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas LHK Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengonfirmasi bahwa dua perusahaan, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining, saat ini memiliki izin tambang di wilayah Raja Ampat.
Menyelamatkan Dunia, Mengorbankan Surga?
Krisis di Raja Ampat menyoroti ironi besar: demi mengejar mimpi energi bersih berbasis kendaraan listrik, Indonesia berisiko menghancurkan aset alam tak tergantikan.
Hilirisasi nikel memang membuka peluang ekonomi dan industrialisasi.
Namun, ketika dilakukan tanpa kajian lingkungan menyeluruh dan melabrak aturan konservasi, mimpi hijau justru bisa berubah menjadi bencana ekologis.
#SaveRajaAmpat Lebih dari Sekadar Tagar
Lebih dari sekadar viralitas digital, tagar #SaveRajaAmpat adalah seruan untuk kembali menimbang arah pembangunan yang berkelanjutan.
Indonesia tak bisa terus-menerus mengorbankan keindahan alamnya demi investasi jangka pendek.
Raja Ampat bukan hanya milik Papua. Ia adalah warisan dunia. Dan jika kita tidak menjaganya hari ini, kita bisa kehilangannya selamanya. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo