SOLOBALAPAN.COM - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melarang wartawan meliput pidatonya dalam acara Town Hall Meeting Danantara di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 28 April 2025, sontak memancing sorotan tajam dari publik.
Padahal, sebelumnya acara tersebut terbuka untuk media.
Larangan itu disampaikan sesaat sebelum Prabowo naik podium.
Pembawa acara mengumumkan bahwa karena alasan tertentu, seluruh wartawan diminta meninggalkan ruangan.
Bahkan, siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden juga dihentikan secara mendadak.
Prabowo langsung memberikan klarifikasi setelah acara berlangsung.
Ia menyebut, alasannya melarang liputan adalah karena pidatonya berisi banyak teguran keras terhadap para direksi BUMN yang hadir.
"Karena saya banyak negur juga direksi-direksi. Enggak enak kalau ditegur depan kalian (media)," ujar Prabowo, Senin 28 April 2025.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan aset-aset negara, termasuk Danantara yang dianggap sebagai kekayaan besar bangsa Indonesia.
Ia menuntut agar seluruh jajaran direksi dan manajemen memperbaiki prestasi, kinerja, integritas, dan meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien dan menyimpang.
Meski Prabowo berdalih bahwa larangan ini semata-mata untuk menjaga profesionalisme dan menghormati para direksi, keputusan tersebut tetap mengundang kritik.
Pengamat politik dan novelis Okky Madasari menilai tindakan itu bertolak belakang dengan semangat transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar pemerintahan modern.
Lewat unggahannya di platform X, Okky menyindir:
“Wartawan: Presiden mau pidato di Danantara. Ayo buruan ngeliput.
Presiden: Saya mau pidato. Jangan sampai ada wartawan.”
Dalam cuitannya, Okky juga menyinggung istilah kesenjangan nyali, kesenjangan nalar, dan kesenjangan niat, menyiratkan kekecewaan atas kurangnya keberanian untuk tampil terbuka di hadapan rakyat.
Dalam pidatonya yang tertutup, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara secara profesional, tanpa campur tangan politik, SARA, atau koneksi pribadi.
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang enggak benar, saya minta diganti. Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan optimisme bahwa kekayaan nasional Indonesia bisa tembus angka satu triliun dolar AS jika seluruh aset dikelola dengan baik dan bersih. (lz)
Editor : Laila Zakiya