SOLOBALAPAN.COM – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, buka suara terkait pengubahan format debat capres dan cawapres untuk Pemilu 2024.
Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini bakal mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal debat capres dan cawapres.
Pada format debat capres dan cawapres pada Pilpres 2019, KPU menggelar lima kali debat dengan komposisi satu kali debat khusus cawapres, dua kali khusus capres, dan dua kali diikuti capres-cawapres.
KPU mengubah format debat pada Pilpres 2024. Debat capres maupun cawapres akan didampingi pasangannya dengan porsi tertentu. Cawapres akan mendampingi pasangannya, begitu pula sebaliknya.
Proporsi bicara capres dan cawapres berbeda, tergantung agenda debat, apakah debat capres atau debat cawapres.
Saat debat capres, porsi capres untuk bicara lebih banyak. Begitu pula saat debat cawapres.
"Debat capres-cawapres biasa saja. Dilaksanakan saja sesuai keputusan KPU," ungkapnya saat ditemui di salah satu kafe di Solo, kemarin (5/12).
Menurut Airlangga, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran siap mengikuti debat dengan format yang telah diputuskan penyelenggara pemilu.
"Intinya, akan diikuti dan dilaksanakan sesuai keputusan KPU," kata dia.
Disinggung soal Gibran yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena salah menyebut asam folat dengan asam sulfat saat sosialisasi program penanganan stunting, Airlangga enggan berkomentar panjang.
Airlangga menyebut masih banyak forum untuk memperbaikinya. "Soal itu (asam sulfat) pemilu masih panjang. Februari, masih banyak forum," kata Airlangga
Dia mengatakan banyak hal yang akan dibahas dalam sosialisasi dengan warga.
Ditanya apakah ini akan jadi bahan evaluasi sebelum debat pilpres KPU, dia mengaku terima kasih diberikan masukan.
"Ya tentunya banyak hal yang akan dibahas jadi tenang saja. Terima kasih (jadi bahan evaluasi)," pungkasnya.
Adapun debat tahap I dijadwalkan digelar pada 12 Desember. Tema yang diangkat seputar hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. (atn/rei)
Editor : Reinaldo Suryo Negoro