SOLOBALAPAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belakangan diterpa isu kurang sedap tentang kebocoran data dalam sistemnya.
Padahal, KPU kini sedang dalam rangka persiapan untuk menggelar hajatan besar, Pemilu 2024. Isu itu lantas disebut-sebut sedikit menggoyahkan kepercayaan publik pada integritas dari KPU.
Hal ini tak pelak memicu keprihatinan dari Pratama Persadha selaku pakar keamanan siber.
Dikutip dari Antara, Pratama pun menyampaikan saran untuk tindakan yang perlu dilakukan KPU untuk menjaga kepercayaan publik.
"Ketika KPU ini menggunakan teknologi elektronik yang terhubung dengan internet pasti akan ada kerawanan sehingga KPU perlu menjaga sistemnya dengan kuat agar kepercayaan masyarakat, integritas data, dan lain-lain terjaga dengan baik," katanya
Pratama pun berharap dengan diperkuatnya sistem KPU tidak ada lagi gangguan lain yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik.
"Yang penting bagaimana sekarang caranya kita membuat KPU ini lebih kuat sehingga tidak ada yang mengganggu mereka sehingga nanti ketika 2024 hasil pemilu benar-benar hasil yang terjadi saat pencoblosan," jelas Pratama.
Tidak cuma KPU, Pratama Persadha juga mengharapkan pemerintah memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN ) dengan memberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
Dengan begitu, BSSN disebutnya akan punya wewenang untuk menyatakan masalah yang terjadi.
"Jadi dia punya hak untuk menyatakan ini salah, ini bermasalah sehingga ada dampak hukumnya atau ada konsekuensi hukumnya yang membuat insiden kebocoran data pribadi yang terjadi di penyelenggara sistem elektronik itu tidak seperti sekarang," pungkas Pratama Persadha.
Dalam pernyataan pada Jumat lalu (1/12), Ariandi Putra selaku juru bicara BSSN mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi. Namun, tentang hasil sertan tindak lanjutnya, BSSN akan menyerahkan kepada KPU. (rei)
