DPRD Solo Semprot Pemkot Terkait Video Asusila di GOR Manahan: Jangan Bebani Satpol PP Saja!
SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Maraknya dugaan aksi asusila di sejumlah ruang publik Kota Solo mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Surakarta.
Menyusul viralnya video mesum di Plaza GOR Indoor Manahan dan Taman Banjarsari dalam sepekan terakhir, Komisi I DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan ketertiban umum.
Baca Juga: Kini Go Public Pacaran dengan Pratama Arhan, Inka Andestha Dulunya Teman Dekat Azizah Salsha?
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta, Suharsono, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada Satpol PP semata. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintahan dari Wali Kota, camat, hingga lurah memiliki tanggung jawab yang sama.
Hal ini telah diatur tegas dalam Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
"Maraknya tindakan asusila di beberapa ruang publik harus menjadi introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya Satpol PP, tetapi juga Wali Kota, camat, dan lurah," ujar Suharsono, Selasa (19/5/2026).
Lemahnya Implementasi Perda Baru
Suharsono menilai, kejadian yang terus berulang ini menunjukkan masih lemahnya implementasi dari perda yang baru disahkan tersebut. Padahal, regulasi tersebut sudah merinci kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjaga ketertiban.
"Menurut saya, kejadian perbuatan asusila itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2025. Aturan ini kurang tersosialisasi secara luas dan sistemik, serta belum dilaksanakan secara holistik," jelasnya.
Ia menambahkan, dalam menjaga ketertiban umum, ada tahapan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, deteksi dini, pencegahan, hingga penertiban.
"Jadi saat ada pelanggaran seperti aksi asusila di ruang publik, Satpol PP tidak bisa lagi beralasan sudah patroli, kekurangan personel, lengah, atau lampu penerangan kurang. Regulasi kita sebenarnya sudah memberi arah agar hal ini bisa dicegah sejak awal," tegas Suharsono.
Soroti Kualitas SDM Satpol PP
Lebih lanjut, Suharsono meminta Pemkot melakukan evaluasi terhadap penyediaan SDM, fasilitas penunjang, hingga koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia secara khusus menyoroti kualitas personel di tubuh Satpol PP Solo.
