
SUKOHARJO, SOLOBALAPAN.COM – Status kepesertaan bantuan kesehatan bagi ribuan warga berpotensi berubah.
Pemerintah kini memberi masa tenggang 90 hari bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai tak lagi sesuai dalam basis data terbaru.
Kebijakan ini muncul seiring pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan penentuan penerima bantuan sosial.
Baca Juga: Ratu Sabu Kartasura Dibekuk! Perempuan Muda Kendalikan 1 Kg Narkoba, Kurir Digaji Rp11 Juta
Namun di balik kebijakan tersebut, muncul pertanyaan soal akurasi data dan potensi warga terdampak.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, menjelaskan bahwa peserta yang mengalami pergeseran desil di luar kategori 1 sampai 5 masih diberi waktu untuk memperbaiki data.
“Peserta tetap aktif selama 90 hari sejak teridentifikasi. Ini kesempatan untuk memastikan data benar,” ujarnya, Jumat (17/4).
Meski demikian, kebijakan ini juga menandakan adanya proses “penyaringan ulang” penerima bantuan. Artinya, warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima kini harus kembali membuktikan kelayakannya—atau berisiko kehilangan akses layanan kesehatan.
Dinas Sosial berdalih, masa tenggang ini diperlukan untuk menghindari pemutusan layanan secara mendadak sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan.
“Tidak serta-merta langsung dinonaktifkan. Ada proses verifikasi dan validasi,” kata Yunia.




