Ribuan Tiang Internet “Liar” di Sragen, DPRD Siapkan Sanksi hingga Pidana


SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Menjamurnya tiang internet “liar” dan kabel fiber optik yang semrawut di Kabupaten Sragen tak lagi bisa dianggap persoalan sepele.
Di balik menjamurnya infrastruktur telekomunikasi, tersimpan potensi kebocoran pendapatan daerah yang selama ini nyaris tak tersentuh.
DPRD Sragen kini mulai bergerak dengan menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi—sebuah langkah yang terkesan terlambat di tengah masifnya pemasangan tiang tanpa kendali.
Ketua Pansus Raperda, Faturohman, mengungkapkan data sementara mencatat setidaknya 2.069 tiang dan lebih dari 100.000 meter kabel telah terpasang. Ironisnya, sebagian besar tidak memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Angka itu data akhir 2025. Di lapangan, saya yakin jauh lebih banyak,” ujarnya.
Temuan ini membuka fakta lain yang lebih mengkhawatirkan: banyak provider beroperasi tanpa prosedur resmi. Alih-alih mengurus rekomendasi ke instansi terkait seperti DPU, sejumlah pelaku usaha justru hanya mengandalkan izin informal di tingkat lingkungan.
“Mereka cukup izin ke RT atau RW, bahkan ada yang hanya ‘uang kulon nuwun’. Ini jelas di luar mekanisme,” tegas Faturohman.
Praktik tersebut bukan hanya melanggar administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada wajah kota. Kabel yang menjuntai tanpa penataan dan tiang yang berdiri tanpa standar menjadikan estetika kota terabaikan.
Baca Juga: Lolos ke Putaran Nasional, Persebi Boyolali Usung Misi Promosi ke Liga 3 dengan Kekuatan Lokal
Lebih kompleks lagi, struktur bisnis internet di Sragen dinilai berlapis dan sulit diawasi. Di atas kertas, terdapat sekitar 8–10 provider besar. Namun di lapangan, ada sekitar 37 ISP yang menjadi pelaksana, belum termasuk jaringan reseller atau “downline” yang jumlahnya tak terdata.



