Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN Sragen Wajib Gowes dan Nebeng, Sigit Pamungkas Siap Pinjamkan Mobil Dinas

Ahmad Khairudin
Penulis: Ahmad Khairudin❯
Pemkab Sragen dorong ASN gowes dan nebeng sebagai bagian kebijakan WFH untuk hemat BBM. Bupati Sigit bahkan siap pinjamkan mobil dinas. (ILUSTRASI)
Pemkab Sragen dorong ASN gowes dan nebeng sebagai bagian kebijakan WFH untuk hemat BBM. Bupati Sigit bahkan siap pinjamkan mobil dinas. (ILUSTRASI)

Advertisement

 

SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menyiapkan kebijakan unik dalam penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni mendorong pegawai untuk bersepeda (gowes) dan berbagi kendaraan (nebeng) demi efisiensi energi.

Kebijakan WFH di Sragen tidak hanya sekadar bekerja dari rumah, tetapi dikembangkan menjadi gerakan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui penggunaan transportasi ramah lingkungan.

Advertisement

Kebijakan ini digagas oleh Bupati Sigit Pamungkas dan akan diterapkan kepada seluruh ASN, termasuk hingga perangkat desa.Rencananya, kebijakan ini akan difokuskan pada hari Jumat sebagai bagian dari skema WFH yang sedang dimatangkan.

Program ini akan diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, atau yang dikenal sebagai Bumi Sukowati.

Advertisement

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat dan arahan gubernur, dengan tujuan utama menekan konsumsi BBM sekaligus mendorong gaya hidup hemat energi.

ASN yang tinggal dalam radius sekitar 6–7 kilometer dari kantor akan didorong menggunakan sepeda saat bekerja. Sementara itu, pegawai yang memiliki jalur perjalanan searah diminta untuk berbagi kendaraan atau “nebeng” guna mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Bahkan, Bupati Sigit sempat berseloroh bahwa mobil dinasnya pun dapat digunakan bersama oleh pegawai yang searah.

“Kita biasakan nebeng atau bersepeda. Kalau satu jalur, bisa bareng. Mobil dinas saya juga bisa kalau ada yang mau ikut,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Sistem piket akan diterapkan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Efisiensi tetap jalan, tapi pelayanan publik tidak boleh berhenti. Teknisnya kita atur dengan sistem giliran,” tegasnya.

Advertisement
Editor : Andi Aris Widiyanto
Sumber : solobalapan.com

Artikel Terkait

Inisiasi KUR Nol Persen, Menkop UMKM Tantang Daerah Lain Tiru Langkah Berani Pemkab Sragen

Inisiasi KUR Nol Persen, Menkop UMKM Tantang Daerah Lain Tiru Langkah Berani Pemkab Sragen

Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman memuji Pemkab Sragen sebagai pionir nasional yang sukses meluncurkan program KUR Daerah dengan bunga 0 persen memanfaatkan subsidi APBD.

Sosok Anton ASN Inspektorat OKI Tewas Ditikam Istri di Area Kantor, Keluarga Ungkap Korban Kerap Alami KDRT

Sosok Anton ASN Inspektorat OKI Tewas Ditikam Istri di Area Kantor, Keluarga Ungkap Korban Kerap Alami KDRT

Sosok Anton ASN Inspektorat OKI Tewas Ditikam Istri di Area Kantor, Keluarga Ungkap Korban Kerap Alami KDRT

Angin Segar Bagi Honorer, Kemendagri Kaji Penggunaan DAU untuk Bayar Gaji PPPK Daerah

Angin Segar Bagi Honorer, Kemendagri Kaji Penggunaan DAU untuk Bayar Gaji PPPK Daerah

Kemendagri tengah menggodok penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu Pemda yang kehabisan anggaran membayar gaji PPPK. Simak penjelasan Wamendagri Bima Arya!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer